Anggota Parlemen Malaysia Kalam Salan menyampaikan pidato menggunakan bahasa Jawa saat membahas persoalan kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026).(KOMPAS.com/Fatimah Az Zahra)
KUALA LUMPUR (marwahkepri.com) – Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto menggunakan Bahasa Jawa. Dalam pidatonya di Dewan Rakyat Malaysia, ia mendesak pemerintah Indonesia segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas hingga ke Malaysia.
Pernyataan tersebut disampaikan Kalam saat sidang pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran 2027 di Dewan Rakyat Malaysia, Rabu (21/10/2026).
Dikutip dari New Straits Times, anggota parlemen dari Partai Perikatan Nasional (PN) daerah pemilihan Sabak Bernam itu sengaja menggunakan Bahasa Jawa agar pesannya dapat dipahami para pemimpin Indonesia.
“Kami ingin langit cerah dan udara bersih agar masyarakat kedua negara dapat hidup sehat dan damai. Mungkin para pemimpin di negara seberang, yang sebagian besar berasal dari suku Jawa, tidak memahami bahasa Melayu,” kata Kalam.
Ia kemudian meminta izin kepada pimpinan sidang untuk menyampaikan pidatonya dalam Bahasa Jawa sebelum berbicara langsung kepada Prabowo.
Keluhkan Warga Malaysia Sulit Bernapas
Dalam pidatonya, Kalam membuka pesan dengan menyapa Prabowo dan menanyakan kabarnya.
“Assalamualaikum, Pak Prabowo. Pripun kabare? Paringi waras, nggih,” ucapnya.
Ia kemudian menjelaskan persoalan kabut asap yang menurutnya terus berulang setiap tahun dan berdampak hingga ke wilayah Malaysia.
“Pak, asap saka kobongan alas kuwi nggawe wong Malaysia susah arep ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokane padha gatel, lan sesek ambegane.”
Artinya, asap dari kebakaran hutan membuat masyarakat Malaysia kesulitan bernapas. Banyak warga mengalami batuk, tenggorokan gatal, hingga sesak napas.
Kalam juga menyoroti dampak kabut asap terhadap berbagai aktivitas masyarakat. Sekolah disebut harus tutup, sektor pariwisata mengalami penurunan aktivitas, sementara pekerja di perkebunan tidak dapat menjalankan pekerjaan seperti biasa.
Menurutnya, dampak tersebut tidak hanya dirasakan warga Malaysia. Pekerja asal Indonesia yang mencari nafkah di perkebunan Malaysia juga ikut terdampak.
Ketika aktivitas kerja terganggu akibat asap, para pekerja kehilangan penghasilan dan kesulitan mengirimkan uang kepada keluarga di Indonesia.
Kritik Guyonan soal Oksigen dari Indonesia
Kalam turut mengkritik pernyataan yang menjadikan persoalan kabut asap sebagai bahan lelucon, termasuk candaan bahwa Indonesia telah mengirimkan oksigen ke Malaysia.
“Mula, aja malah iki digawe guyonan, digawe lucu-lucuan, ngomong nek Indonesia wis ngirim oksigen neng Malaysia.”
Ia kemudian mempertanyakan anggapan tersebut dengan menyinggung keberadaan hutan di Malaysia yang juga berperan dalam menghasilkan oksigen.
Menurut Kalam, persoalan kabut asap bukan sesuatu yang pantas dijadikan bahan candaan karena menyangkut kesehatan dan kehidupan masyarakat di kedua negara.
Di akhir pesannya, ia meminta Prabowo segera mengambil tindakan untuk memadamkan kebakaran hutan dan mencegah kejadian serupa terus berulang.
“Pak Prabowo, tulung masalah iki enggal ditangani. Kobongan alas kudu dipateni. Aja meneh-meneh saben taun Malaysia lan Indonesia padha nandhang susah merga asap.”
Kalam mengatakan masyarakat kedua negara sama-sama menginginkan langit cerah, udara bersih, serta kehidupan yang sehat.
Malaysia Usulkan Langkah Bersama ASEAN
Selain menyampaikan pesan kepada Prabowo, Kalam meminta pemerintah Malaysia menggunakan jalur diplomatik untuk mendorong Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 memimpin upaya regional mengatasi pencemaran asap lintas batas.
Ia mengusulkan sejumlah langkah, antara lain memperkuat penegakan hukum bersama, membangun sistem peringatan dini berbasis pemantauan satelit, serta membentuk tim tanggap darurat regional.
Kalam juga mendorong penguatan implementasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas agar mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyebabkan kebakaran dapat berjalan lebih efektif.
Sementara itu, anggota parlemen Malaysia lainnya, Mohamad Shafizan Kepli, meminta pemerintah memberikan tekanan diplomatik dan menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.
Ia mencontohkan langkah Singapura yang mengeluarkan pemberitahuan tindakan pencegahan kepada 10 perusahaan di Indonesia yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran penyebab kabut asap.
“Pertanyaan saya, apakah Malaysia memiliki ketentuan hukum serupa? Apakah pemerintah akan mengambil tindakan hukum seperti yang dilakukan Singapura?” kata Shafizan, dikutip dari Bernama.
Shafizan menegaskan, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Malaysia tidak boleh terus dikorbankan akibat persoalan kabut asap lintas batas. MK-mun
Redaktur : Munawir Sani
