Poster Film Jokowi (F: K2K Picture)
Oleh Muhammad Natsir Tahar
Sinema biografi seorang tokoh publik tidak melulu menjadi rekaman arsip yang diterjemahkan ke dalam bingkai seluloid, melainkan adalah ruang hermeneutik di mana mitos, sejarah, dan dramaturgi bernegosiasi. Ketika sutradara Azhar Kinoi Lubis membesut film Jokowi (2013), dengan Teuku Rifnu Wikana dan Prisia Nasution sebagai pemeran utama, penonton diseret ke dalam sebuah lanskap naratif yang berada di persimpangan antara realitas empiris dan rekayasa estetik.
Ketika sebuah karya audio-visual membingkai perjalanan hidup seorang tokoh yang kelak menjadi orang nomor satu di republik ini, setiap detail kecil, mulai dari pilihan leksikal bahasa, kalkulasi aritmatika rumah tangga, hingga morfologi wajah sang tokoh, berubah menjadi teks semiotik yang mengundang pembacaan kritis secara akademis, historis, dan sastrawi. Di sinilah letak daya pikat sekaligus kerapuhan film ini: sebuah mozaik narasi yang memancing pertanyaan filosofis tentang batas antara kebenaran historis dan kepatuhan artistik.
Secara historis dan sosiologis, dekade awal kehidupan Joko Widodo di Solo direkonstruksi melalui adegan-adegan yang sarat muatan moral parsial. Kita disajikan sebuah adegan di mana dua anak cabut saat jam mengaji, disaksikan oleh Jokowi kecil, sementara sang guru ngaji yang muncul dari belakang herannya alfa dari pandangan tersebut. Lalu ketika upaya penyuapan terjadi, Jokowi dengan teguh menolaknya: sebuah alegori moralitas masa kecil yang dirancang untuk meletakkan fondasi integritas sang subjek sejak dini.
Akan tetapi, ketukan nalar kritis mulai berderak ketika film memasuki ranah ekonomi mikro keluarga. Adegan menggadaikan jam tangan untuk membayar sewa rumah memperlihatkan angka yang membingungkan: pengajuan awal sebesar Rp5.000 yang hanya dikabulkan Rp1.500 ditambah Rp150. Secara matematis dan ekonomis, nominal sekecil itu bahkan tidak masuk akal untuk menutupi biaya sewa rumah (entah bulanan atau tahunan) di era tersebut, terutama jika dikontraskan dengan narasi penderitaan keluarga yang pernah diusir akibat tertunggaknya uang sewa.
Lebih jauh lagi, jam tangan tersebut baru akan ditebus oleh sang ayah (Wijiyatno Notomiharjo bin Wirjodiharjo) ketika Jokowi telah duduk di kelas 3 SMA, merujuk pada adegan celengan kaleng yang terjatuh dan berserakan, setelah dikumpulkan selama dua tahun, bahkan dalam adegan akhir, jam itu baru ditebus Jokowi setelah ia sukses berbisnis meubel pasca sang peminjam dana wafat. Di sinilah terjadi lonceng inkonsistensi kronologis: pengabaian variabel inflasi, tingkat suku bunga pinjaman, serta lompatan eliptis dari masa bayi langsung ke tahun 2000 (tertulis wafat 23 Juli 2000 pada adegan pusara).
Kalkulasi waktu dan bahasa kian mengalami disonansi ketika Wijiyatno melontarkan istilah “cancel” dalam percakapan sehari-hari. Bagi lanskap pedesaan Jawa di era 1960-an hingga 1970-an, penggunaan kosakata korporat modern tersebut merupakan sebuah anakronisme linguistik yang vulgar, menunjukkan abainya sutradara dan penulis skenario terhadap zeitgeist (semangat zaman) sosio-kultural masyarakat Surakarta masa itu.
Film ini juga menyentuh mitos penamaan “Jokowi” yang dilekatkan oleh seorang warga negara Prancis bernama Maurice, sebuah sentuhan eksotisme yang memperkuat kesan kosmopolit dalam silsilah sang tokoh. Namun, di balik ornamen naratif tersebut, film tampak berhati-hati sekaligus gamang dalam merajut bentang sejarah makro.
Setting waktu di awal cerita yang bersinggungan dengan turbulensi politik Gestapu (G30S/PKI) terasa berhenti sebagai tempelan latar belakang semata, tanpa permenungan filosofis yang mendalam mengenai bagaimana guncangan sejarah nasional itu membentuk psikologi kolektif kelas pekerja di bantaran Kali Pepe.
Jika kita membaca ulang kegelisahan historis yang pernah diangkat dalam literatur kontroversial seperti Jokowi Undercover (Bambang Tri Mulyono), film ini justru memilih jalur “aman”: menyingkirkan episode pengembaraan kerja di belantara Aceh, dan langsung melompat secara instan ke fase kelahiran Gibran serta perintisan bisnis meubel merek Rakabu. Pangkasan naratif ini menciptakan kekosongan biografis yang mengesankan bahwa kesuksesan dicapai melalui jalan pintas estetis alih-alih proses ketekunan eksistensial yang berdarah-darah.
Anomali Visual Terbesar: Tidak Ada Kacamata dan Kumis
Inilah episentrum dari segala kejanggalan estetik yang merontokkan verisimilitude film ini: Ketiadaan kacamata dan kumis pada diri Jokowi sepanjang film.
Mulai dari gerbang masuk Universitas Gadjah Mada (UGM), dinamika intelektual di ruang kuliah, suara pengumuman kelulusan (disajikan secara verbal tanpa adegan wisuda), hingga lakon romantis ketika ia menyatakan cinta kepada Iriana sebelum wisuda, karakter Jokowi yang diperankan Teuku Rifnu Wikana tampil dengan rambut dipotong pendek, wajah bersih tanpa kumis sehelai pun, dan tanpa bingkai kacamata satu detik pun.
Secara visual, representasi ini menohok kesadaran kita ketika ditarik ke dalam diskursus publik mutakhir. Tulisan ini sama sekali tidak memiliki tendensi politis partisan, melainkan murni sebagai pisau bedah kritik film yang beririsan dengan kontroversi ijazah asli tapi palsu yang sempat membumi di ruang publik: khususnya polemik seputar foto digital ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi Utama.
Jika menilik foto wisuda resmi yang beredar luas di ruang publik, di mana sosok lulusan UGM tersebut jelas-jelas mengenakan kacamata dan memiliki kumis tebal, yang oleh sejumlah pengamat forensik visual (seperti dr. Tifauziah Tyassuma) dianalisis memiliki perbedaan morfologi yang signifikan dengan wajah Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 RI, maka Jokowi The Movie telah terjerumus ke dalam cacat visual yang fatal.
Film ini, secara paradoks, menampilkan sosok muda Jokowi yang “berbeda wajah” dengan narasi ikonografis ijazahnya sendiri. Sebaliknya, jika kita membalik premisnya, bahwa artefak foto ijazah tersebut justru direkonstruksi atau diterbitkan setelah film ini diproduksi, maka film besutan Azhar Kinoi Lubis ini telah bertindak sebagai nabi palsu visual yang tidak sengaja membongkar inkonsistensi arsip identitas sang subjek.
Kritik semacam ini menuntut kita untuk melihat film bukan sebagai kebenaran mutlak, sebagai teks budaya yang rapuh di hadapan waktu. Jokowi The Movie gagal mempertahankan integritas estetikanya bukan hanya karena inkonsistensi kalkulasi finansial, anomali bahasa (cancel), atau pangkasan riwayat hidup yang terburu-buru, melainkan karena kegagalan menjaga konsistensi penanda visual paling fundamental: kumis dan kacamata.
Dalam dunia di mana citra (image) sering kali mendahului kenyataan (hyperreality), hilangnya kacamata dan kumis di layar lebar menjelma menjadi metafora retaknya narasi asal-usul kekuasaan. Film ini menyisakan sebuah teka-teki semiotik: apakah kita sedang menyaksikan biografi seorang manusia historis, atau sedang merayakan sebuah mitos buatan yang kerap lupa pada detail-detail kecil yang justru menyelamatkan kebenaran? ~
