Indonesia membela keterlibatan dalam Board of Peace untuk Jalur Gaza menyusul seruan Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, agar RI berpikir ulang terkait itu. (AFP/FABRICE COFFRINI)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Pemerintah Indonesia menegaskan keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertujuan memperkuat kontribusi negara dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan keikutsertaan Indonesia di dalam dewan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas, khususnya dalam rencana rekonstruksi Jalur Gaza.
“Keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam memastikan agar kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas,” kata Yvonne kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/10/2026).
Dia menambahkan, pendekatan tersebut sejalan dengan sikap Indonesia yang selama ini diperjuangkan dalam berbagai forum dan organisasi internasional.
“Pendekatan yang sama juga senantiasa dikedepankan Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi internasional lainnya,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan untuk merespons desakan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, yang meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam Board of Peace.
Meski demikian, Yvonne menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih menangguhkan pembahasan terkait BoP. Penundaan tersebut juga mencakup rencana pengiriman personel TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF).
Menurutnya, keputusan mengenai keikutsertaan dalam mekanisme tersebut maupun pengerahan pasukan harus mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di Timur Tengah yang masih berubah-ubah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berencana mengirim sekitar 8.000 personel untuk bergabung dalam ISF yang berada di bawah naungan Board of Peace.
Yvonne menegaskan, penangguhan pembahasan tersebut tidak mengubah sikap dasar politik luar negeri Indonesia terhadap perjuangan Palestina.
“Posisi politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dan tidak berubah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina memperoleh kemerdekaan dan kedaulatannya,” tegasnya.
Indonesia, lanjut Yvonne, juga tetap mendorong terwujudnya solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Pelapor Khusus PBB Nilai Board of Peace Berbahaya
Sebelumnya, Francesca Albanese secara terbuka meminta Indonesia memikirkan kembali keputusannya bergabung dengan Board of Peace. Dalam wawancara dengan Reuters pada Kamis (22/10/2026), dia menilai badan tersebut tidak cukup mewakili suara rakyat Palestina.
Albanese juga mempertanyakan legitimasi BoP karena dinilai terlalu berpihak kepada kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
“Saya memahami niat baik (Indonesia). Tapi saya merasa ini sangat berbahaya karena berpotensi menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” ujarnya kepada Reuters.
Dia menekankan bahwa Israel seharusnya tidak dilibatkan dalam penentuan masa depan Palestina. Kritik serupa juga disampaikan sejumlah pakar hak asasi manusia yang menyoroti tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur Board of Peace.
Padahal, badan tersebut dibentuk untuk mengawasi proses stabilisasi dan rekonstruksi di Jalur Gaza.
Sebagai alternatif, Albanese menyarankan Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan, Malaysia, dan negara-negara lain untuk memperkuat upaya penegakan hukum internasional terhadap Israel.
Dia juga menyinggung proses hukum yang berkaitan dengan Israel di Mahkamah Pidana Internasional.
Di sisi lain, Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan Indonesia akan menarik diri dari Board of Peace apabila badan tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.
Rencana pengerahan personel Indonesia yang semula diperkirakan berlangsung satu hingga dua bulan setelah rapat perdana BoP pada Februari 2026 juga mengalami penundaan. Perkembangan perang antara Amerika Serikat-Israel dan Iran disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan rencana tersebut.
Perbedaan pandangan mengenai Board of Peace kini menempatkan Indonesia pada posisi yang harus menjaga dua hal sekaligus: memanfaatkan keterlibatan diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan Palestina dan memastikan setiap langkah tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. MK-cnn
Redaktur : Munawir Sani
