Koalisi partai Arab, Joint List dan Ra'am di Israel, diprediksi bakal meraih 20 kursi parlemen dan berpeluang jadi penentu kursi perdana menteri. (AFP/AHMAD GHARABLI)
TEL AVIV (marwahkepri.com) – Koalisi partai-partai Arab di Israel diprediksi mampu meraih hingga 20 kursi parlemen dalam pemilu yang sedang berlangsung. Jumlah tersebut berpotensi menjadikan mereka sebagai kelompok penentu dalam pembentukan pemerintahan baru.
Namun, dua tokoh yang bersaing memperebutkan posisi perdana menteri, Benjamin Netanyahu dan Gadi Eisenkot, justru sama-sama enggan menjadikan partai-partai Arab sebagai mitra koalisi.
Hingga perkembangan penghitungan sementara, sekitar 90 persen suara telah dihitung oleh Komite Pemilihan Pusat Israel. Meski demikian, belum ada blok politik yang berhasil mengamankan mayoritas 61 kursi dari total 120 kursi Knesset.
Hasil sementara menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 52 kursi, sedangkan aliansi yang dipimpin Eisenkot meraih 48 kursi. Kondisi tersebut membuat dukungan kelompok politik lain, termasuk partai-partai Arab, berpotensi menentukan arah pembentukan pemerintahan.
Lantas, mengapa kedua kubu masih enggan menggandeng partai Arab meskipun dukungan mereka dinilai sangat penting?
Perbedaan Ideologi Jadi Penghalang
Analis politik Palestina, Ahmed Najar, menilai keengganan kedua blok untuk bekerja sama dengan partai Arab berkaitan erat dengan perbedaan ideologi dan persoalan kepercayaan politik.
Menurut Najar, Eisenkot bahkan menetapkan semacam uji loyalitas terhadap partai-partai Arab dan menolak menggantungkan pemerintahan pada dukungan mereka.
“Eisenkot telah memberlakukan uji loyalitas ke partai-partai Arab dan menolak bergantung ke mereka, padahal perhitungan elektoral membuat dukungan mereka sangat diperlukan,” kata Najar kepada Al Jazeera, Rabu (28/10/2026).
Padahal, secara matematis, kerja sama antara kubu Eisenkot dan partai-partai Arab berpotensi menghasilkan 66 kursi parlemen. Jumlah tersebut cukup untuk melewati ambang mayoritas dan membuka peluang menggulingkan pemerintahan Netanyahu.
Najar menilai kemitraan dengan partai Arab bukan hanya memungkinkan, melainkan menjadi salah satu jalan paling realistis bagi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan.
Sementara itu, Netanyahu memiliki perbedaan pandangan yang lebih mendasar dengan partai-partai Arab. Dalam berbagai kesempatan, dia pernah menuduh partai Arab mendukung terorisme dan mengancam keberadaan negara Yahudi.
Karena itu, Netanyahu diperkirakan lebih memilih membangun kerja sama dengan partai-partai sayap kanan dan kelompok ultraortodoks dibandingkan menggandeng kekuatan politik Arab.
Partai Arab Buka Peluang Bergabung dengan Oposisi
Meski menghadapi penolakan, sejumlah pemimpin partai Arab telah menyampaikan sinyal kesediaan untuk bekerja sama dengan kubu oposisi demi mengakhiri kekuasaan Netanyahu.
Pakar dari lembaga think tank Palthink, Omar Shaban, mengatakan pemimpin Partai Ra’am, Mansour Abbas, telah memberi sinyal bahwa partainya bersedia bergabung dengan Eisenkot apabila kandidat tersebut terpilih.
Namun, Ra’am disebut mengajukan persyaratan agar persoalan keamanan internal ditangani oleh partai-partai Arab.
Abbas bahkan menunjuk anggota parlemen Yahudi, Yoav Segalovitz, untuk menempati posisi kedua dalam daftar calon Ra’am.
Menurut Shaban, kerja sama lintas kelompok tersebut berpotensi membuka ruang bagi hubungan yang lebih baik antara warga Palestina dan komunitas Yahudi di Israel.
Sikap serupa disampaikan pemimpin Joint List, Yousef Jabareen. Dia menyatakan kesediaannya mengambil tanggung jawab untuk menjatuhkan koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu.
“Pemerintah sudah membuat kehidupan setiap warga Arab sengsara,” kata Jabareen.
Anggota Joint List lainnya, Ahmad Tibi, juga telah menyatakan keterbukaan untuk bergabung dengan kelompok oposisi guna mengakhiri pemerintahan Netanyahu.
Dukungan terhadap kerja sama dengan partai Arab turut datang dari pemimpin Partai Demokratik, Yair Golan. Dia mendesak kelompok oposisi agar tidak menjadikan identitas etnis sebagai penghalang dalam membangun pemerintahan.
“Kita tak boleh lagi menerima pembagian rasis Netanyahu antara suara Yahudi dan suara Arab,” ujar Golan.
Meski sejumlah partai Arab telah menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama, Eisenkot masih menghadapi pertimbangan politik yang tidak sederhana. Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari kelompok-kelompok yang lebih radikal dalam masyarakat Israel terhadap pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab.
“Mereka tak mau pemerintah Israel didukung atau bergantung ke suara Arab,” kata Shaban.
Dengan belum tercapainya mayoritas parlemen oleh kedua blok, posisi partai-partai Arab menjadi semakin strategis. Namun, peluang mereka menjadi penentu pemerintahan masih bergantung pada kesediaan kubu politik utama untuk mengesampingkan perbedaan ideologis. MK-cnn
Redaktur : Munawir Sani
