Program MBG disebut menjadi langkah strategis meningkatkan tinggi badan dan kesehatan anak Indonesia. (f: ai)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki dampak positif terhadap kehadiran siswa di sekolah. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi yang disusun Dewan Ekonomi Nasional (DEN), siswa penerima MBG tercatat lebih jarang absen dibandingkan mereka yang belum mendapatkan program tersebut.
Temuan itu disampaikan Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat. Ia menjelaskan, modul survei yang digunakan untuk mengevaluasi dampak MBG mulai diterapkan sejak September 2025 dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia.
Menurut Firman, survei tersebut tidak hanya mengukur hubungan program MBG dengan tingkat kehadiran siswa, tetapi juga melihat pengaruhnya terhadap semangat belajar dan rasa lapar anak selama mengikuti kegiatan sekolah.
“Terlepas dari segala kekurangan yang dialami program MBG ini, kami melihat temuannya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan non-penerima MBG,” ujar Firman, dikutip dari Kementerian Sekretariat Negara RI, Rabu (21/10/2026).
Penerima MBG Lebih Jarang Tidak Masuk Sekolah
Dalam kajiannya, DEN membandingkan status penerima MBG dengan catatan kehadiran siswa di sekolah. Hasilnya menunjukkan siswa yang memperoleh makanan bergizi gratis cenderung lebih rutin mengikuti kegiatan belajar.
Firman menyebut, kecenderungan penurunan ketidakhadiran juga terlihat seiring meningkatnya intensitas penerimaan MBG di sekolah.
“Ketika dia non-penerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah, dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya,” jelasnya.
DEN menilai temuan tersebut menjadi salah satu indikasi positif dari pelaksanaan program MBG, meskipun evaluasi terhadap berbagai kekurangan program tetap diperlukan.
Kualitas Menu Berkaitan dengan Semangat Belajar
Selain kehadiran, kajian DEN juga melihat hubungan kualitas makanan yang disajikan dengan semangat belajar siswa.
Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 95 persen siswa penerima MBG yang menilai kualitas menu sangat baik dilaporkan mengalami peningkatan semangat belajar.
Sebaliknya, jumlah siswa yang merasakan peningkatan semangat belajar cenderung lebih rendah pada kelompok penerima yang menilai kualitas menu makanan kurang baik.
Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas makanan menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan MBG. Program tersebut tidak cukup hanya memastikan makanan tersalurkan, tetapi juga perlu memperhatikan mutu dan kelayakan menu yang diterima siswa.
Distribusi MBG Belum Merata
Di balik temuan positif tersebut, DEN masih menemukan persoalan dalam pemerataan penerima manfaat. Berdasarkan data Susenas periode September, penyaluran MBG disebut masih lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibandingkan kawasan perdesaan.
Firman menilai pemerintah perlu memperkuat prioritas penyaluran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah pedesaan, serta kelompok masyarakat miskin.
“Artinya perlu ada prioritas yang lebih baik, terutama untuk daerah 3T, daerah pedesaan, dan masyarakat miskin,” katanya.
Pemerataan menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan gizi anak tidak hanya terdapat di kawasan perkotaan. Akses terhadap makanan bergizi juga perlu diperhatikan bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau.
Pakar Soroti Pengawasan dan Tata Kelola MBG
Di sisi lain, Guru Besar Sosiologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ratih Lestarini, menyoroti tata kelola dan pengawasan penyediaan makanan dalam program MBG.
Ia mempertanyakan kualitas pengawasan setelah munculnya berbagai laporan dugaan keracunan makanan yang berkaitan dengan program tersebut sepanjang 2026.
Ratih memaparkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga pertengahan 2026, terdapat 446 kasus keracunan yang dilaporkan terjadi di 220 kabupaten/kota dengan total 37.693 korban.
Sementara itu, data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026.
Ratih juga mengkritik dorongan perluasan penerima manfaat untuk mencapai target 82,9 juta orang apabila tidak dibarengi dengan penguatan kualitas layanan.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola, pengawasan, serta akuntabilitas lembaga pelaksana.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk mempertimbangkan prioritas penerima manfaat bagi masyarakat di daerah miskin dan wilayah 3T.
BGN Aktivasi 980 Dapur MBG di 16 Provinsi
Sementara itu, pemerintah terus memperluas infrastruktur pelaksanaan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 980 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatera. Adapun 289 SPPG lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
Pengembangan dapur MBG tersebut juga diarahkan ke sejumlah wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Hasil survei DEN dan berbagai catatan evaluasi tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan MBG menghadapi dua agenda sekaligus: mempertahankan manfaat program bagi siswa serta memperbaiki pemerataan, kualitas makanan, dan pengawasan di lapangan. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
