Perwakilan mahasiswa dari Universitas Indonesia tiba di titik aksi Bundaran HI, Jakarta Pusat usai bus rombongannya diadang polisi di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jumat (12/6/2026) siang.(KOMPAS.com/Ridho Danu Prasetyo)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.
Ketua BEM UI Yatalathof Imawan mengatakan massa mahasiswa berangkat dari kampus UI, Depok, sekitar pukul 11.00 WIB. Massa kemudian dijadwalkan tiba di kawasan Bundaran HI dan memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.
“Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI,” ujar Yatalathof saat dikonfirmasi, Senin (17/8/2026).
8 Tuntutan BEM UI
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyampaikan delapan tuntutan utama, yakni:
- Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Menghentikan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Mewujudkan reforma agraria sejati.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
- Mengevaluasi total Proyek Strategis Nasional (PSN) serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
- Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
- Menghentikan represivitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.
Momentum Sehari Setelah HUT ke-81 RI
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Yatalathof mengatakan demonstrasi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.
Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar kegiatan demonstrasi, tetapi bentuk kritik mahasiswa terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang terjadi di Indonesia.
“Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” kata Yatalathof.
Ia menilai kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa seharusnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok tertentu.
Yatalathof kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya menunjukkan belum sepenuhnya terwujudnya kedaulatan rakyat.
Persoalan tersebut antara lain perjanjian perdagangan dengan negara lain yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, persoalan penegakan hukum, minimnya lapangan pekerjaan, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis yang dinilai masih sebatas janji.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” tegasnya.
Aksi BEM UI di Bundaran HI tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian kritik mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah sekaligus tuntutan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. MK-komp
Redaktur : Munawir Sani
