Optimalisasi Anggaran dan Prioritas Rakyat, Sorotan Fraksi-fraksi Terhadap LKPJ Bupati Lingga Tahun 2023

LINGGA (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga kembali menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Rapat Paripurna yang berfokus pada Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga untuk Tahun Anggaran 2023.

Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Senin (25/03/2024). Ini tidak hanya menjadi platform untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai wadah bagi para fraksi untuk menyampaikan pandangan umum mereka terhadap capaian serta arah kebijakan yang diusung.

Dalam laporan yang disampaikan oleh Bupati Lingga, M. Nizar terungkap beragam capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga selama Tahun Anggaran 2023. Capaian ini mencakup berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan rakyat. Namun, tak lupa pula untuk menggarisbawahi tantangan yang masih dihadapi serta langkah-langkah perbaikan yang diusulkan untuk masa depan.

Fraksi-fraksi yang hadir dalam rapat ini, seperti Nasdem, Golkar, Demokrat Perjuangan Bangsa, dan Keadilan Pembangunan, turut memberikan sorotan terhadap LKPJ Bupati Lingga. Dalam pandangan umum mereka, masing-masing fraksi mengapresiasi capaian kinerja yang telah diraih, namun juga memberikan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan lebih lanjut.

Fraksi Nasdem, misalnya, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Dalam suasana yang penuh hormat, Fraksi Partai Nasdem, Drs. H. Pokyong Kadir, M. Pd mengungkapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pandangan.

Dirinya menuturkan, setelah melakukan telaah mendalam terhadap LKPJ Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023, Fraksi Partai Nasdem ingin menyampaikan Pandangan Umum mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan dan penyampaian LKPJ.

Menurutnya, LKPJ menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance. Kami percaya bahwa esensi good governance dapat terwujud dalam praktik pemerintahan yang transparan, jujur, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah mampu melakukan evaluasi yang kritis, objektif, dan akurat terhadap kinerja setiap kegiatan, program, dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain itu, mereka juga dapat mengidentifikasi segenap kendala yang dihadapi untuk kemudian mencari solusi yang tepat.

“Sebagai Fraksi Partai Nasdem, kami berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah menuju pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Kami siap untuk bekerja sama dengan semua pihak dalam memperkuat fondasi good governance di Kabupaten Lingga demi kesejahteraan dan kemajuan bersama,” tuturnya saat berikan pandangan.

Sementara Fraksi Golkar menekankan perlunya pengelolaan anggaran yang lebih optimal serta pemerataan kualitas infrastruktur dan sarana pendidikan.

Agussyuriawan, Se yang menjadi juru bicara menyampaikan, beberapa arah kebijakan perubahan APBD Kabupaten Lingga untuk tahun 2023, termasuk optimalisasi alokasi anggaran, penyesuaian dana perimbangan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan pendidikan.

Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Bupati Lingga serta memanfaatkan pendapatan untuk program prioritas yang vital bagi masyarakat.

“Sesuai dengan beberapa pokok pikiran dan dasar hukum diatas, maka Fraksi Partai Golkar turut mengapresiasi tentang penting nya LKPJ Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023, dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung terhadap masyarakat,” hanturnya.

Di sisi lain, Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa menyoroti upaya pengentasan kemiskinan dan perlunya reformasi anggaran yang berfokus pada prioritas rakyat. Mereka menekankan pentingnya reformasi anggaran yang berorientasi pada kebutuhan rakyat dan efisiensi belanja yang lebih baik.

Selain itu, Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa ini juga menyarankan agar pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas sesuai dengan visi Kabupaten Lingga sebagai Tanah Melayu yang maju dan sejahtera.

“Realokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang tidak penting dan tidak mendesak tidak diutamakan. Pemerintah perlu untuk melanjutkan reformasi anggaran yang memiliki fokus kepada prioritas rakyat dan orientasi hasil, serta value for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan,” ungkap Simarito, Perwakilan dari Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa.

Sedangkan Fraksi Keadilan Pembangunan menekankan beberapa prioritas yang perlu diperhatikan dalam realisasi anggaran LKPJ Kabupaten Lingga. Pertama, mereka meminta penjelasan terkait rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rendahnya realisasi pendapatan daerah pada sektor pajak daerah.

Kedua, Fraksi tersebut menyoroti perlunya evaluasi dan peningkatan penanganan ekonomi serta peluang kerja untuk mengatasi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Lingga. Ketiga, mereka mendorong Bupati untuk aktif mencari peluang anggaran dari berbagai pihak, seperti Kementerian, Direktorat Jenderal, atau pihak ketiga yang bersedia berinvestasi di Kabupaten Lingga, untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Terakhir, Fraksi Keadilan Pembangunan berharap agar penyelenggaraan pemerintah daerah benar-benar konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku demi mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Lingga.

“Kami menekankan pentingnya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan penanganan ekonomi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Lingga, serta mendesak Bupati untuk mencari sumber anggaran dari berbagai pihak guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat, dalam rangka memastikan konsistensi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Anwar, Amd.Ro, ketua Fraksi Keadilan Pembangunan.

Diketahui, melalui LKPJ yang disampaikan dan pandangan umum yang diungkapkan oleh fraksi-fraksi, diharapkan dapat tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Lingga ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. (mk/willy)