Massa dijumpai PLT Kepala BPKAD Lingga saat orasi berlangsung. (F:Willy)
LINGGA – Kemarahan publik akhirnya meledak. Aliansi Pemuda Lingga turun ke jalan dan “menggempur” Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lingga, Senin (06/04/2026), menuntut hak Tunjangan Hari Raya (THR) ASN/PPPK yang tak kunjung dibayarkan serta kejelasan nasib tunda bayar pihak ketiga yang hingga kini menggantung tanpa kepastian.
Di bawah terik matahari yang menyengat, massa aksi berteriak lantang. Mereka menilai kondisi ini bukan sekadar keterlambatan administratif, melainkan bukti nyata bobroknya tata kelola keuangan daerah.
Aparat dari Polres Lingga bersama Satpol PP Lingga tampak bersiaga penuh mengamankan jalannya aksi. Ketegangan tak terelakkan ketika massa mulai kehilangan kesabaran akibat tak kunjung hadirnya pejabat yang dinilai bertanggung jawab.
Koordinator lapangan aksi, Yusri Mandala, dengan nada keras menyebut pemerintah daerah telah gagal menjalankan kewajibannya kepada masyarakat.
“Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal hak yang belum diberikan! THR itu hak ASN, bukan hadiah. Tunda bayar itu menyangkut nasib orang banyak. Sistem seperti ini sudah melukai masyarakat Lingga,” tegasnya.
Yusri juga memperingatkan agar pihak BPKAD tidak terus bersembunyi di balik alasan birokrasi.
“Kami minta Kepala BPKAD keluar dan bicara jelas. Jangan sampai kami dipaksa bertindak di luar batas karena terus diabaikan,” tambahnya dengan nada tinggi.
Setelah didesak, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Lingga akhirnya muncul dan memberikan penjelasan. Namun, pernyataan yang disampaikan justru memicu kekecewaan baru.
Ia menyebut bahwa persoalan tunda bayar harus melalui tahapan mekanisme Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan keputusan bukan sepenuhnya berada di tangan BPKAD.
Jawaban tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh massa aksi.
Bagi mereka, alasan prosedural tidak lagi relevan di tengah kondisi yang sudah berlarut-larut. BPKAD, sebagai jantung pengelolaan keuangan daerah, dinilai tidak boleh cuci tangan.
“Kalau bukan kalian yang bertanggung jawab, lalu siapa? Jangan lempar bola! Kalian garda terdepan keuangan daerah,” teriak massa secara bersahutan.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah mulai runtuh. Ketidakjelasan pembayaran THR dan tunda bayar bukan hanya berdampak administratif, tetapi telah menjalar menjadi persoalan sosial yang berpotensi memicu instabilitas.
Aliansi Pemuda Lingga menegaskan, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan transparan dari pemerintah daerah, gelombang aksi yang lebih besar bukan tidak mungkin akan kembali terjadi.
“Ini baru awal. Jika hak tidak dibayar dan kewajiban terus diabaikan, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutup Yusri. (mk/willy)
