Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menandatangani kesepakatan antar Pemko Batam dan APINDO Batam dan disaksikan Wamendagri, Bima Arya, di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (11/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
BATAM (marwahkepri.com) – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggandeng dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemko Batam dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam terkait penguatan urusan ketenagakerjaan, Jumat (11/9/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid di Kantor Wali Kota Batam. Penandatanganan turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya.
Amsakar mengatakan kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi Batam dengan peningkatan kesempatan kerja bagi warga setempat.
Ia menilai persoalan penyerapan tenaga kerja lokal perlu mendapat perhatian karena pertumbuhan investasi dan ekonomi Batam yang cukup tinggi belum sepenuhnya dirasakan dari sisi kesempatan kerja oleh masyarakat daerah.
“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.
Di sisi lain, Amsakar menyebut kondisi ekonomi Batam menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat 6,76 persen, kemudian meningkat menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.
Realisasi investasi hingga periode yang sama mencapai Rp29,9 triliun, atau sudah mendekati total investasi Batam sepanjang 2025. Sementara tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan, dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.
Namun, perkembangan tersebut turut dihadapkan pada persoalan tingginya arus penduduk masuk ke Batam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.
Menurut Amsakar, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu memiliki kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah skema affirmative action dalam proses perekrutan, sehingga perusahaan didorong memberikan prioritas kepada masyarakat Batam. Selain itu, Pemko Batam juga mengoptimalkan dana IMTA sekitar Rp40 miliar untuk mendukung pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam. Di samping itu, dana IMTA senilai Rp40 miliar terus kita optimalkan untuk pelatihan kerja dan pembenahan keterampilan masyarakat,” jelasnya.
Bima Arya Soroti Infrastruktur dan Tata Ruang
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi kolaborasi Pemko Batam dan dunia usaha. Menurutnya, perkembangan Batam menunjukkan adanya ekosistem ekonomi yang telah terbangun dari berbagai sektor.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi harus terus diarahkan agar memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat, termasuk melalui penguatan sektor formal.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima.
Bima juga meminta Pemko Batam memetakan secara lebih rinci rantai ekonomi pada sektor yang dinilai memiliki prospek besar, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar. Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya ketersediaan air bersih dan persoalan kemacetan.
Pengembangan transportasi publik yang terintegrasi serta sistem pengelolaan sampah berkelanjutan juga dinilai penting untuk mendukung Batam sebagai kota metropolitan.
Sementara dalam menghadapi tingginya mobilitas penduduk, Bima mendorong penataan tata ruang melalui RTRW dan perencanaan perkotaan yang lebih presisi. Kebijakan tersebut dinilai diperlukan agar perkembangan kota dapat dikendalikan tanpa menerapkan pembatasan yang bersifat diskriminatif.
Ia juga mengingatkan agar proses modernisasi Batam tetap berjalan beriringan dengan pelestarian kultur serta identitas Melayu sebagai bagian dari karakter daerah.
30 Perusahaan Siap Serap Tenaga Kerja Lokal
Ketua APINDO Kota Batam Rafky Rasyid menyambut baik kerja sama tersebut. Ia mengatakan kondisi iklim usaha di Batam terus menunjukkan perkembangan positif.
Rafky menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan keterlibatan pekerja dan pengusaha lokal sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.
“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” tutur Rafky.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari kalangan pimpinan perusahaan, HRD, serta pemangku kepentingan bidang ketenagakerjaan.
Sebagai langkah awal implementasi kesepakatan, 30 perusahaan besar di Batam menyatakan kesiapannya mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja bagi warga lokal.
Komitmen tersebut bahkan langsung direalisasikan PT Pegai Union dengan menyediakan kebutuhan 200 tenaga kerja yang seluruhnya berasal dari warga daerah.
Pelaksanaan perekrutan hingga evaluasi penempatan tenaga kerja nantinya akan dilakukan secara terukur dan dipantau melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER. MK-mun
Redaktur : Munawir Sani
