Ilustrasi negara Uni Emirat Arab dan Aljazair bermusuhan. (f: ai)
ALJAZAIR (marwahkepri.com) – Aljazair secara mendadak memutus hubungan diplomatik dengan Uni Emirat Arab (UEA) setelah menuding Abu Dhabi melakukan serangkaian tindakan yang dianggap “provokatif atau bermusuhan”.
Keputusan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Aljazair pada Kamis (10/9/2026). Pemerintah Aljazair tidak merinci tindakan spesifik UEA yang menjadi pemicu keputusan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Aljazair mengatakan keputusan itu diambil setelah seluruh upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral dinilai tidak lagi membuahkan hasil.
“Aljazair telah mengerahkan segala upaya untuk mempertahankan hubungan bilateral, namun tindakan UEA telah mencapai titik yang tidak dapat lagi diterima atau ditoleransi,” demikian pernyataan kementerian, dikutip dari Reuters, Jumat (11/9/2026).
Duta Besar UEA untuk Aljazair juga telah dipanggil dan secara resmi diberi tahu mengenai keputusan tersebut. Ia diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan Aljazair.
Hubungan Aljazair dan UEA Memanas
Hubungan Aljazair dan UEA telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Media Aljazair berulang kali mengkritik kebijakan Abu Dhabi dan menuduhnya berupaya memengaruhi atau memicu ketidakstabilan di sejumlah negara kawasan.
Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune sebelumnya juga beberapa kali melontarkan kritik terhadap negara yang secara tersirat merujuk pada UEA.
Ketegangan tersebut semakin terlihat karena kedua negara memiliki posisi berbeda dalam sejumlah isu regional.
Aljazair menentang normalisasi hubungan dengan Israel. Sebaliknya, UEA menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords pada 2020. Maroko juga menjalin hubungan dengan Israel melalui kesepakatan yang sama.
Kedua negara juga berada di sisi yang berseberangan dalam konflik Sahara Barat. UEA mendukung klaim Maroko atas wilayah tersebut, sementara Aljazair mendukung Front Polisario yang menginginkan kemerdekaan Sahara Barat.
Persaingan Meluas ke Kawasan Sahel
Perbedaan kepentingan kedua negara juga semakin terlihat di kawasan Sahel dan Afrika Utara.
UEA dalam beberapa tahun terakhir memperluas hubungan dengan sejumlah pemerintahan di kawasan tersebut. Di sisi lain, hubungan Aljazair dengan beberapa negara tetangganya di selatan memburuk setelah serangkaian kudeta militer.
Presiden Tebboune sebelumnya bahkan menuduh sebuah negara kecil di Teluk berupaya mengganggu stabilitas sejumlah negara, termasuk Libya, Mali dan Sudan. Pernyataan tersebut secara luas dipandang merujuk kepada UEA, meski Abu Dhabi membantah tuduhan keterlibatan dalam konflik-konflik tersebut.
UEA Berharap Hubungan Kembali Pulih
UEA merespons keputusan Aljazair dengan menyatakan harapan bahwa pemutusan hubungan diplomatik tersebut hanya bersifat sementara.
Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan penghargaan terhadap rakyat Aljazair serta pentingnya hubungan antarmasyarakat kedua negara.
UEA juga menyatakan tetap berkomitmen menjaga hubungan dan kepentingan bersama kedua negara.
Penasihat diplomatik Presiden UEA, Anwar Gargash, turut merespons melalui platform X. Ia menekankan bahwa hubungan diplomatik seharusnya dibangun berdasarkan rasionalitas, komunikasi dan kejelasan kepentingan, bukan teka-teki maupun isyarat yang membutuhkan penafsiran. Gargash tidak secara langsung menyebut Aljazair dalam pernyataannya.
Aljazair Tutup Wilayah Udara untuk Pesawat UEA
Ketegangan kedua negara juga merembet ke sektor penerbangan.
Mulai Jumat (11/9/2026) pukul 00.00 waktu setempat, Aljazair menutup wilayah udaranya bagi seluruh pesawat sipil dan militer yang terdaftar di UEA.
Namun, penerbangan komersial UEA yang datang dan berangkat dari Bandara Houari Boumediene di Aljir mendapat pengecualian hingga akhir 2026. Pengecualian tersebut berlaku sampai kontrak penerbangan yang saat ini berjalan berakhir.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Aljazair juga telah memulai proses pembatalan perjanjian layanan penerbangan dengan UEA yang ditandatangani pada 2013.
Pemutusan hubungan diplomatik ini menjadi titik terburuk dalam hubungan kedua negara setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan akibat perbedaan kepentingan politik dan kebijakan luar negeri di Afrika Utara, Sahara Barat, Israel, serta kawasan Sahel. MK-cnbc
Redaktur : Munawir Sani
