Mensos Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kemensos RI, Jakarta.
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerima audiensi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Senin (9/3/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kesiapan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Provinsi NTB.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan kualitas data DTSEN melalui berbagai kanal partisipasi masyarakat.
Menurutnya, data sosial bersifat dinamis sehingga proses pemutakhiran harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, berbagai kanal tersebut disediakan agar masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pembaruan data sosial.
“Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data,” tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa pembaruan data DTSEN merupakan bagian dari target nasional yang diarahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Dalam paparannya, ia juga menjelaskan bahwa instrumen pengumpulan data telah distandardisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan puluhan variabel kesejahteraan sebagai dasar pengukuran. Data tersebut kemudian divalidasi dan dimonitor secara berkala agar akurasinya terus meningkat.
Ia mengakui bahwa proses penyempurnaan data masih terus berjalan. Berdasarkan pemetaan awal DTSEN, masih terdapat sebagian penduduk pada desil kesejahteraan terendah yang belum menerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK), sementara sebagian penerima bantuan justru berasal dari kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi.
“Ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan perkembangan mekanisme pengaktifan kembali peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, sekitar 869 ribu peserta telah kembali aktif melalui berbagai skema, antara lain reaktivasi PBI-JK, peralihan ke skema pembiayaan pemerintah daerah, perusahaan, maupun peserta mandiri.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyambut baik upaya digitalisasi dan integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat.
“Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB secara rutin melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan setiap tahun melalui pendamping di lapangan.
“Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama dalam proses pemadanan,” kata Iqbal.
Selain perbaikan data, Pemprov NTB juga memperkuat program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Bantuan diberikan dalam bentuk modal usaha produktif seperti usaha ayam petelur maupun kegiatan pertanian skala rumah tangga.
“Setiap desa kami alokasikan sekitar Rp500 juta untuk intervensi level desa. Kami juga mendorong pemerintah pusat dan CSR untuk ikut mengintervensi keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Di sela pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan.(*)
Sumber : Kemensos
