Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Batam mengusulkan perubahan nama 46 simpang dan bundaran strategis di Batam dengan menggunakan nama tokoh besar Melayu, pahlawan, pejuang, hingga istilah bernilai sejarah dan budaya tempatan. (Foto: mun)
BATAM (marwahkepri.com) – Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Batam mengusulkan perubahan nama 46 simpang dan bundaran strategis di Batam dengan menggunakan nama tokoh besar Melayu, pahlawan, pejuang, hingga istilah bernilai sejarah dan budaya tempatan.
Langkah ini disebut sebagai upaya memperkuat identitas budaya Melayu di tengah pesatnya pembangunan Batam.
Beberapa titik ikonik yang selama ini dikenal masyarakat dengan nama populer maupun komersial turut masuk dalam daftar usulan perubahan.
Bundaran Punggur diusulkan menjadi Bundaran Sultan Abdul Rahman Muazzamsyah II. Simpang Frengky diusulkan menjadi Simpang Opu Daeng Celak. Simpang KDA diusulkan menjadi Simpang Opu Daeng Kemboja. Simpang Kabil atau K-Square diusulkan menjadi Simpang Opu Daeng Marewa.
Selain itu, Simpang Gelael diusulkan menjadi Simpang Opu Daeng Perani, sedangkan Simpang Bengkong Harapan diusulkan menjadi Simpang Junjung Budaya.
LAM Kepri Kota Batam juga menyertakan nama tokoh-tokoh besar tamadun Melayu seperti Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, Engku Putri Raja Hamidah, hingga Datuk Riwayat Melayu untuk diabadikan di ruang publik Kota Batam.
Meski mengusulkan perubahan dalam jumlah besar, LAM tetap mempertahankan beberapa nama lama yang dinilai sudah memiliki akar historis kuat di masyarakat, seperti Simpang Batu Besar dan Simpang Sungai Harapan, yang nantinya akan diperkuat sebagai identitas kawasan.
Ketua Umum LAM Kepri Kota Batam, Raja Muhamad Amin, menegaskan penamaan simpang dan bundaran bukan hanya sekadar pergantian nama.
“Penamaan simpang dan bundaran ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi bentuk penghormatan terhadap sejarah, tokoh Melayu, serta warisan budaya yang harus terus dikenalkan kepada generasi muda,” ungkapnya.
Sekretaris Umum LAM Batam, Muhammad Yunus, juga berharap usulan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menilai ruang publik harus mencerminkan jati diri Tanah Melayu.
“Penggunaan nama tokoh Melayu di ruang publik diharapkan dapat mengingatkan masyarakat terhadap akar sejarah dan budaya daerah,” tuturnya.
Usulan perubahan nama fasilitas publik tersebut diperkirakan akan melalui proses lanjutan, termasuk penyesuaian administrasi, pembaruan peta digital, serta pergantian papan penunjuk jalan apabila disetujui pemerintah daerah. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
