JAKARTA (marwahkepri.com) – Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat Indonesia mendapat pengakuan dari seluruh negara di dunia.
Belanda masih berupaya mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dan menolak mengakui Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi isu internasional dan akhirnya dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Salah satu momen penting terjadi dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1947. Dalam sidang yang berlangsung di New York tersebut, status Republik Indonesia menjadi salah satu pembahasan yang memicu perdebatan antara perwakilan Australia dan Belanda.
Australia mengusulkan agar perwakilan Republik Indonesia dapat diundang ke forum PBB. Usulan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah negara, termasuk India, Belgia, dan Uni Soviet.
Namun, perwakilan Belanda Van Kleffens menolak usulan tersebut. Ia berpendapat bahwa Republik Indonesia belum pernah diakui sebagai negara berdaulat.
“Tidak ada alasan untuk meminta kesatuan politis semacam itu untuk duduk di kursi Dewan Keamanan karena RI belum pernah diakui sebagai negara yang berdaulat oleh siapa pun,” demikian alasan Kleffens sebagaimana dikutip dalam Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia volume 9 yang ditulis Suranta Abd Rahman.
Australia Bela Posisi Republik Indonesia
Perwakilan Australia, Kolonel Hudgson, kemudian menyampaikan sejumlah argumen untuk memperkuat posisi Republik Indonesia dalam forum internasional.
Salah satu argumen yang disampaikan adalah adanya Persetujuan Linggarjati yang ditandatangani Belanda dan Republik Indonesia pada 15 November 1946.
Selain itu, pemerintah Republik Indonesia telah memperoleh pengakuan de facto dari Belanda sebagai pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra.
Republik Indonesia juga telah memperoleh pengakuan de facto dari sejumlah negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, India, dan Australia.
Dukungan terhadap Indonesia juga datang dari negara-negara Arab. Mesir, Suriah, dan Irak termasuk negara yang memberikan dukungan diplomatik terhadap Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Dukungan internasional tersebut menjadi salah satu modal penting bagi perjuangan diplomasi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
Konflik Indonesia-Belanda Masuk Forum Dunia
Upaya diplomasi sejumlah negara akhirnya membuat persoalan Indonesia dan Belanda dibahas secara resmi di Dewan Keamanan PBB pada Agustus 1947.
Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan resolusi yang menyerukan penghentian permusuhan antara Indonesia dan Belanda.
Masuknya persoalan Indonesia ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB menjadi salah satu keberhasilan penting diplomasi Indonesia. Konflik yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan antara Belanda dan Indonesia berubah menjadi persoalan internasional yang mendapatkan perhatian masyarakat dunia.
PBB kemudian membentuk Komisi Jasa Baik (Good Offices Committee) untuk membantu penyelesaian konflik Indonesia-Belanda.
Dalam proses pengambilan keputusan tersebut, delapan negara mendukung pembentukan komisi, yakni Australia, Brasil, China, Kolombia, Polandia, Suriah, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Sementara Belgia, Prancis, dan Inggris memberikan suara menolak.
Belanda sendiri menentang pengiriman komisi yang memiliki tugas membantu penyelesaian konflik tersebut. Pemerintah Belanda berpandangan bahwa persoalan Indonesia merupakan urusan internal Belanda.
Indonesia Resmi Menjadi Anggota PBB
Perjuangan diplomasi Indonesia akhirnya membuahkan hasil beberapa tahun kemudian.
Pada 28 September 1950, Majelis Umum PBB menerima Indonesia sebagai anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Keanggotaan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan diakui dalam tata hubungan internasional.
Perjalanan Indonesia menuju keanggotaan PBB menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya dilakukan melalui perjuangan bersenjata, tetapi juga melalui diplomasi di berbagai forum internasional.
Dukungan negara-negara seperti Australia, India, Amerika Serikat, serta negara-negara Arab turut membantu membawa persoalan Indonesia ke panggung internasional hingga akhirnya posisi Republik Indonesia semakin kuat di mata dunia. MK-cnn
Redaktur : Munawir Sani
