Kredit Foto: Reuters/WANA/Iranian Army
JAKARTA (marwahkepri.com) – Iran diduga melancarkan operasi siber dengan memanfaatkan kelemahan sistem jaringan telekomunikasi untuk melacak keberadaan personel militer Amerika Serikat (AS) yang bertugas di kawasan Timur Tengah. Dugaan tersebut mencuat setelah lembaga riset keamanan siber mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mengarah pada eksploitasi protokol SS7 (Signaling System No. 7).
SS7 merupakan sistem pensinyalan jaringan telekomunikasi yang telah digunakan sejak era 1970-an. Meski masih dipakai di banyak negara, protokol ini dikenal memiliki sejumlah celah keamanan yang memungkinkan pihak tertentu melakukan pelacakan lokasi perangkat seluler hingga penyadapan komunikasi apabila berhasil dieksploitasi.
Temuan tersebut diungkap Mobile Surveillance Monitor, lembaga yang memantau aktivitas pengawasan melalui perangkat seluler. Lembaga itu mendeteksi lalu lintas sinyal mencurigakan yang melintasi berbagai operator telekomunikasi di kawasan Timur Tengah sejak meningkatnya konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada Februari 2026.
Pendiri sekaligus Peneliti Keamanan Siber Mobile Surveillance Monitor, Gary Miller, mengatakan pola aktivitas tersebut mengindikasikan adanya operasi yang dilakukan secara sistematis.
Menurutnya, sasaran utama diduga merupakan puluhan ribu personel militer Amerika Serikat yang ditempatkan di berbagai negara Teluk, termasuk Bahrain yang menjadi lokasi salah satu pangkalan militer terbesar AS di kawasan.
“Aktivitas sinyal tersebut tampaknya menargetkan ponsel yang terhubung ke jaringan operator lokal seperti yang terkadang digunakan oleh personel militer AS,” ujar Gary Miller, Kamis (16/7/2026).
Laporan The New York Times menyebut sejumlah pakar keamanan siber yang menelaah data tersebut meyakini Iran kemungkinan memanfaatkan kelemahan jaringan telekomunikasi untuk memperoleh informasi lokasi personel militer maupun kontraktor Amerika Serikat yang bertugas di Timur Tengah.
Peneliti Keamanan Siber dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Nikita Shah, menilai metode yang digunakan menunjukkan peningkatan kemampuan teknis kelompok siber Iran.
Menurut Shah, kelompok peretas dari Iran, Rusia, China, hingga beberapa negara lain memang telah lama diketahui memanfaatkan kelemahan SS7 sebagai sarana pengawasan terhadap target tertentu.
“Dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama konflik ini, Iran menjadi sangat kreatif. Bagi saya, ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kecanggihan,” kata Shah.
Kerentanan protokol SS7 sendiri bukan isu baru. Pada 2025, perusahaan keamanan siber asal Swedia, Enea, pernah mengungkap adanya perusahaan pengawasan di Timur Tengah yang menggunakan kelemahan serupa untuk melacak lokasi pengguna telepon seluler secara diam-diam.
Perkembangan tersebut juga menjadi perhatian di Amerika Serikat. Sejumlah anggota Kongres menilai Kementerian Pertahanan AS perlu meningkatkan perlindungan terhadap personel militernya, khususnya yang bertugas di kawasan Timur Tengah, dari ancaman operasi siber berbasis pelacakan lokasi.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengaku telah menerima berbagai laporan terkait potensi penyalahgunaan data lokasi komersial yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi posisi personel militer.
Meski kemampuan operasi siber Iran dinilai belum menyamai Rusia maupun China, sejumlah analis menilai perkembangan teknologi dan strategi yang digunakan Teheran menunjukkan peningkatan signifikan sehingga menjadi tantangan keamanan baru bagi kepentingan Amerika Serikat.
Sebelumnya, pada Februari 2026, kelompok yang mengaku berafiliasi dengan badan intelijen Iran juga mengklaim bertanggung jawab atas penyebaran email serta foto pribadi milik Direktur FBI, Kash Patel, yang diperoleh melalui aksi peretasan. MK-we
Redaktur : Munawir Sani
