Rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau, Kamis, 1 Oktober 2026, di Kantor Bupati Natuna. (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Perputaran ekonomi di Kabupaten Natuna masih dipengaruhi oleh belanja dan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjaga aktivitas ekonomi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Boy Wijanarko Varianto, menyampaikan hal itu saat rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau, Kamis, 1 Oktober 2026, di Kantor Bupati Natuna.
Menurut Boy, peran ASN dalam menggerakkan ekonomi daerah selama ini cukup terasa. Salah satunya melalui pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang turut memengaruhi perputaran uang di tengah masyarakat.
”kalau TPP tidak keluar, apalagi sampai tiga bulan maka perputaran ekonomi di masyarkat sangat berdampak,”ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya akselerasi sektor keuangan agar dapat berjalan searah dengan kebutuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tetap bergerak.
”Disinilah pentingnya bagaimana mengakselerasikan keuangan agar sejalan dan searah. Sehingga perputaran ekonomi di daerah tidak mandek.”
Di sisi lain, Boy menyebut kondisi fiskal daerah turut menjadi tantangan. Ia mengatakan, Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Natuna mengalami pemangkasan dari pemerintah pusat.
”Yang biasanya DBH kita lebih kurang 150 miliyar dipangkas 50 persen, belum lagi kurang bayar kita 2023-2024 lebih kurang 89 belum disalurkan,”ungkapnya.
Menurut Boy, kondisi tersebut turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga kemampuan daerah menggerakkan perekonomian dan membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, Ketua OJK Kepulauan Riau, Sinar Danandjaya, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Natuna.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif di daerah. (nang)
Redaktur: Munawir Sani
