Rapat koordinasi penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Natuna, Kamis (30/4/2026). (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Rapat koordinasi penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Natuna berubah menjadi forum pembongkaran masalah lama yang selama ini terus berulang.
Bupati Natuna Cen Sui Lan membuka rapat dengan nada tegas. Ia menegaskan, distribusi BBM subsidi seharusnya menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil, bukan malah menjadi beban tambahan bagi mereka.
“Nelayan kita ini sudah susah mencari ikan. Jangan kita persulit lagi hanya karena minyak subsidi sulit didapat,” tegas Cen Sui Lan si ruang rapat Bupati Natuna, Kamis (30/4/2026).
Pernyataan itu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Di tengah hasil tangkapan yang tidak menentu, nelayan Natuna masih harus menghadapi persoalan klasik: BBM subsidi yang sulit ditebus, meski kuota tercatat tersedia.
Keluhan paling mencolok disampaikan Camat Pulau Tiga, Wan Efendi, yang mengungkapkan bahwa masyarakat di Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat kerap mendapati kuota BBM subsidi yang tidak sesuai.
Kuota tercatat 10 kiloliter, namun saat hendak ditebus, yang tersedia hanya 3 kiloliter. Selisih tersebut dinilai tidak wajar, apalagi terjadi berulang.
Ketua HNSI Natuna, Henri, menyebut persoalan ini bukan kejadian baru. Ia mengaku kondisi tersebut sudah berlangsung lama dan terjadi hampir setiap hari.
“Ini bukan kejadian baru. Sudah berkali-kali terjadi, tapi sampai sekarang masih terus berulang,” ujarnya.
Henri juga mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan. BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil, justru diduga kuat digunakan oleh kapal industri.
“Minyak nelayan itu diambil bukan oleh nelayan. Dan itu nyata,” tegasnya.
Menurut Henri, pelaku penyimpangan bukan orang baru. Modusnya sama yakni membeli BBM subsidi nelayan lalu menjual kembali ke sektor industri.
“Kalau mau ditindak, bisa. Orangnya itu-itu saja,” katanya.
Selain distribusi, Henri menyoroti celah pada sistem rekomendasi yang seharusnya menjadi alat kontrol. Ia menduga dokumen rekomendasi justru menjadi sumber kebocoran.
“Kadang rekomendasi itu diperjualbelikan. Di situlah akarnya,” ungkap Henri.
Jika dugaan ini benar, maka masalah BBM subsidi nelayan di Natuna bukan sekadar teknis, melainkan sudah masuk ranah sistemik. Bahkan disebutkan kebocoran bisa mencapai hampir 50 persen.
Dalam rapat tersebut, Bupati Cen Sui Lan meminta komitmen semua pihak. Ia menuntut pengawasan ketat, mulai dari aparat kepolisian, kejaksaan, hingga instansi terkait.
Rapat yang juga melibatkan pihak Pertamina melalui Zoom itu diharapkan menjadi titik awal untuk menyatukan persepsi bahwa persoalan BBM subsidi tidak bisa lagi diselesaikan dengan langkah sementara.
Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi sistem pengawasan berbasis digital seperti Pertamina Allocation System (PAS) guna menutup celah penyimpangan.
Di balik angka kuota, distribusi, dan rapat koordinasi, dampak paling nyata dirasakan nelayan. Bagi mereka, BBM bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi penentu apakah mereka bisa melaut atau tidak.
Ketika BBM tidak tersedia, perahu tidak bergerak. Ketika perahu tidak bergerak, ekonomi keluarga terancam berhenti.
Persoalan BBM subsidi di Natuna pada akhirnya bukan hanya soal energi, tetapi soal keadilan. MK-nang
Redaktur: Munawir Sani
