Peta Bougainville dan Papua Nugini. (f: tempo)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Indonesia berpotensi memiliki negara tetangga baru di kawasan Pasifik. Bougainville, wilayah otonom yang saat ini masih menjadi bagian dari Papua Nugini (PNG), menargetkan kemerdekaan penuh pada 2030.
Presiden Bougainville Ishmael Toroama telah menetapkan tenggat waktu politik bagi wilayah tersebut untuk beralih dari Papua Nugini menuju pemerintahan mandiri sebelum akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan.
Pemerintah Otonom Bougainville secara resmi memutuskan untuk memasuki fase pemerintahan mandiri (self-government) mulai 1 September 2027. Tahap tersebut akan menjadi bagian dari proses menuju kemerdekaan penuh pada 2030.
Mengutip laporan Islands Business, Toroama mengatakan keputusan tersebut berlandaskan Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan yang dibuat setelah referendum kemerdekaan.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas dan perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade proses negosiasi.
“Posisi ini tidak didasarkan pada emosi atau kenyamanan semata. Ini berakar pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV Konstitusi Papua Nugini, serta komitmen dan kesepakatan resmi yang telah memandu perjalanan kita dan menjaga perdamaian hingga saat ini,” tegas Toroama.
Referendum Jadi Dasar Tuntutan Kemerdekaan
Hasil referendum kemerdekaan menjadi salah satu dasar utama tuntutan masyarakat Bougainville untuk membentuk negara berdaulat yang diakui secara internasional.
Dalam referendum yang digelar pada 2019, mayoritas pemilih Bougainville memilih merdeka dari Papua Nugini. Hasil tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam proses konsultasi politik antara pemerintah Bougainville dan pemerintah pusat Papua Nugini.
Toroama juga merujuk pada sejumlah dokumen dan kesepakatan bersama yang dianggap menjadi peta jalan menuju kemerdekaan, termasuk Komunike Bersama 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Wabag, APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.
Namun, Toroama mengingatkan bahwa kepercayaan antara pihak Bougainville dan Papua Nugini saat ini tengah diuji. Ia menilai terdapat pelanggaran terhadap sejumlah kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat.
Masuk Pemerintahan Mandiri pada 2027
Berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, Bougainville akan menjalani fase persiapan hingga 1 September 2027.
Pada periode tersebut, pemerintah Bougainville akan memfokuskan perhatian pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, serta kesiapan ekonomi sebagai fondasi menuju pemerintahan mandiri.
Mulai 1 September 2027, Bougainville dijadwalkan memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan sesuai Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
Tahap pemerintahan mandiri tersebut dipandang sebagai langkah konstitusional penting sebelum Bougainville mencapai kemerdekaan penuh pada 2030.
Tanggal pasti deklarasi kemerdekaan pada 2030 masih akan ditentukan melalui proses politik yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Berpotensi Jadi Negara Tetangga Indonesia
Jika proses tersebut berjalan sesuai rencana dan kemerdekaan Bougainville mendapatkan pengakuan internasional, Indonesia akan memiliki negara tetangga baru di kawasan Pasifik.
Bougainville berada di sebelah timur Papua dan secara geografis terletak relatif dekat dengan wilayah Papua Indonesia. Letaknya yang strategis membuat perkembangan politik di Bougainville berpotensi memiliki dampak terhadap dinamika kawasan Pasifik dan hubungan Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya.
Toroama menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen menjaga hubungan persahabatan dan kerja sama dengan pemerintah Papua Nugini selama proses menuju kemerdekaan berlangsung.
Ia juga menyerukan kepada seluruh masyarakat Bougainville agar tetap bersatu, bersabar, dan teguh mempertahankan perdamaian yang telah dibangun selama lebih dari 20 tahun proses negosiasi.
Dengan target pemerintahan mandiri pada 2027 dan kemerdekaan pada 2030, Bougainville kini memasuki salah satu fase paling penting dalam perjalanan politiknya menuju pembentukan negara berdaulat. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
