Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad didampingi Kadinsos Mahadi Rahman, berdialog dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, Rabu (29/4/2026) bertempat di Kafe Kemensos, Jakarta. (Foto: kepriprov)
TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Pertemuan informal antara Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Riau.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (29/4/2026) di Kafe Kemensos “Selalu Ada” itu menegaskan komitmen kuat antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Sosial RI dalam mempercepat berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, perlindungan sosial, hingga layanan kesehatan.
Salah satu poin utama yang dibahas adalah rencana pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Kepri. Pemerintah Provinsi Kepri telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar yang berlokasi di ibu kota provinsi dan berhadapan langsung dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Menanggapi kesiapan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kepri dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum, terutama terkait penyesuaian anggaran.
Selain sektor pendidikan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Di antaranya program rehabilitasi rumah nelayan dengan bantuan Rp 50 juta per unit, penguatan proteksi sosial melalui skema BPJS khusus, serta bantuan untuk pengemudi ojek online (ojol).
Program percepatan elektrifikasi wilayah dan kelanjutan permodalan UMKM melalui kerja sama dengan BRK Syariah juga menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah berencana mengintensifkan kembali program tersebut sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat pasca pandemi.
Di bidang kesehatan, Gubernur Ansar menekankan perlunya penguatan fasilitas rumah singgah bagi masyarakat Kepri di Jakarta dan Batam untuk mendukung warga yang menjalani pengobatan rujukan. Ia juga menyoroti persoalan pemulangan jenazah warga Kepri yang meninggal dunia di Jakarta agar mendapat solusi lebih efektif dari pemerintah pusat.
Sebagai langkah peningkatan kualitas layanan kesehatan, Pemprov Kepri saat ini juga tengah menyekolahkan sebanyak 58 dokter spesialis dan subspesialis guna memenuhi kebutuhan tenaga medis di seluruh kabupaten/kota.
Dalam hal tata kelola pemerintahan desa, dibahas pula rencana penguatan sinergi data sosial melalui pertemuan operator data dari sekitar 180 desa di Kepri. Pemprov Kepri mengusulkan adanya insentif bagi operator desa, disertai pendampingan teknis langsung dari Kemensos agar kualitas data sosial semakin akurat dan terintegrasi.
Gubernur Ansar juga menegaskan posisi strategis Kepulauan Riau secara geopolitik, yang berada di jalur lalu lintas internasional Selat Malaka dengan pergerakan sekitar 30 juta kontainer setiap tahunnya. Dengan berbagai capaian dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), Kepri dinilai siap menjadi role model kolaborasi nasional bagi Kemensos dalam pengembangan program kesejahteraan sosial.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepri siap menjadi daerah percontohan dalam penguatan pelayanan sosial yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Ansar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kepri Mahadi Rahman serta Kepala Biro Umum Setjen Kemensos RI Salahuddin Yahya. Ketiganya membahas langkah konkret percepatan implementasi program agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan. MK-YR
Redaktur: Munawir Sani
