Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berdialog dengan mahasiswa dan pemuda saat menerima audiensi Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
BATAM (marwahkepri.com) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad membuka ruang dialog bersama mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Koalisi Angkatan Muda Bersatu Kota Batam untuk membahas berbagai persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kota Batam.
Dialog tersebut berlangsung terbuka dan interaktif di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (2/9/2026).
Dalam pertemuan itu, mahasiswa dan pemuda menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari evaluasi kerja sama pembangunan Pasar Induk Jodoh, perizinan perusahaan yang dikaitkan dengan perkara hukum, aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Tering, hingga persoalan prioritas tenaga kerja lokal.
Amsakar menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki peran penting sebagai bagian dari kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Bantu abang untuk mengimplementasikan kebijakan memajukan dan mensejahterakan warga Kota Batam,” ujar Amsakar di hadapan peserta audiensi.
Ia menegaskan Pemko Batam tidak menutup ruang bagi masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok pemuda, untuk menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah.
Menurutnya, dialog menjadi salah satu sarana untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Bahas Revitalisasi Pasar Induk Jodoh
Dalam audiensi tersebut, Amsakar turut menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa, salah satunya terkait revitalisasi Pasar Induk Jodoh.
Menurutnya, tata kelola aset dan mekanisme lelang proyek telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh proses juga melalui tahapan penataan dan pembersihan legalitas lahan.
Pemko Batam, lanjut Amsakar, terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk memastikan tahapan pembangunan berjalan sesuai prosedur.
“Pembukaan lelang dilakukan secara transparan sebanyak dua kali sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perlu dicatat juga bahwa hingga hari ini tidak ada dana APBD serupiah pun yang keluar atau kerugian negara yang ditimbulkan,” jelasnya.
Terkait pihak pengembang yang dikaitkan dengan perkara pidana, Amsakar menegaskan pemerintah tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah.
Ia mengatakan setiap langkah pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menurutnya, persoalan hukum yang menyangkut individu juga perlu dibedakan dengan kedudukan badan usaha sebagai entitas hukum. Sementara persoalan internal perusahaan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk rapat umum pemegang saham atau RUPS.
Pemko Batam Dorong Tenaga Kerja Lokal
Isu ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal juga menjadi pembahasan dalam dialog tersebut.
Amsakar menyampaikan, Pemko Batam tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan.
Salah satunya melalui rencana nota kesepahaman atau MoU dengan sejumlah perusahaan di Batam untuk memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal.
“Kita akan buat MoU dengan perusahaan di Batam untuk keberpihakan pada pekerja lokal, salah satunya mengunci kuota 20 persen tenaga kerja lokal khusus kategori unskilled,” tegas Amsakar.
Selain itu, Pemko Batam juga mengoptimalkan alokasi dana Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp28 miliar untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal.
Program beasiswa daerah juga diarahkan agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia industri, termasuk melalui kerja sama pelatihan di bidang maintenance penerbangan dan industri digital bersama Politeknik Negeri Batam.
Pemko Batam juga menjajaki kerja sama untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di industri galangan kapal kawasan Tanjung Uncang dan Kabil bersama Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Reklamasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Menanggapi kekhawatiran terkait reklamasi di kawasan Teluk Tering dan Tanjung Uma, Amsakar memastikan setiap pembahasan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPPRL) dilakukan melalui kajian bersama tim terpadu.
Tim tersebut melibatkan BP Batam, Pemko Batam, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pakar lingkungan, serta akademisi Institut Pertanian Bogor.
Menurut Amsakar, pelibatan berbagai pihak penting untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan ruang hidup masyarakat, terutama nelayan.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan Kota Batam.
Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,69 persen pada 2024 menjadi 6,76 persen pada 2025. Realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia Batam mencapai 83,8 dan angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Amsakar menegaskan berbagai capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Audiensi kemudian ditutup dengan kesepahaman untuk menjaga komunikasi antara Pemko Batam dengan mahasiswa dan kelompok pemuda.
Ruang dialog diharapkan terus terbuka sehingga kritik, aspirasi, dan gagasan masyarakat dapat menjadi bagian penting dalam proses pembangunan Kota Batam. MK-mun
Redaktur : Munawir Sani
