Instalasi air bersih mangkrak di Desa Sugi Karimun.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin. (Foto: dprd.kepriprov)

KARIMUN  (marwahkepri.com) – Sekretaris Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mendorong Koperasi Desa Merah Putih mengelola sarana air bersih di Desa Sugie, Kabupaten Karimun, yang diduga tidak lagi berfungsi meski dibangun menggunakan dana desa tahun anggaran 2024.

“Sayang kalau dibiarkan terbengkalai, lebih baik dikelola oleh Kopdes Merah Putih,” katanya, Jumat (27/2/2026).

Menurut Wahyu, pengelolaan oleh Kopdes Merah Putih dapat mengoptimalkan kembali instalasi yang sudah terbangun dan memungkinkan penambahan fasilitas jika berjalan efektif.

“Kalau sudah berjalan efektif, nanti instalasi ditambah lagi,” tuturnya.

Ia juga mendorong seluruh Badan Usaha Milik Desa (BumDes) berkolaborasi dengan Kopdes Merah Putih untuk mengoptimalkan potensi desa.

“Kopdes dan BumDes harus sejalan dan bermitra untuk memastikan ekonomi desa berputar dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Desa Sugi, Supiannadi, mengeluhkan fasilitas air bersih yang mangkrak dengan alasan kekurangan debit air dan negosiasi masyarakat dengan pengelola. Ia menyebut air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Anggaran pembangunan sarana air bersih tersebut bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024 dengan nilai ratusan juta rupiah. Di lapangan, fasilitas berupa pipa dan bak penampung telah terpasang, namun tidak berfungsi.

Baca Juga:  Bupati Karimun Tegaskan Penataan Pasar Wujudkan Lingkungan Bersih dan Dukung Ekonomi Masyarakat

“Bisa saya katakan ini proyek gagal, masayarakat butuh air bersih. Memang sempat beberapa minggu saja berfungsi namun hingga sampai saat ini tidak berfungsi lagi,” katanya.

Ia menilai belum adanya kejelasan dari pemerintah desa terkait penghentian operasional fasilitas tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

“Dalam waktu dekat kita akan melaporkan terkait proyek ini ke pihak aparat,” sebut Sopian.

Menurutnya, laporan tersebut merupakan bentuk upaya menyelamatkan penggunaan dana negara agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Laporan ke APH ini bukan sekadar protes, melainkan upaya menyelamatkan uang negara agar tidak terus menguap tanpa bekas,” pungkasnya. MK-YR

Redaktur: Munawir Sani