Sekda Batam, Firmansyah, menyampaikan sambutan saat menghadiri Edukasi Keuangan Syariah dan Waspada Aktivitas Keuangan Ilegal yang diselenggarakan oleh OJK Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (11/3/2026). (Foto: MC Batam)
BATAM (marwahkepri.com) – Pemerintah Kota Batam terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat guna mencegah praktik keuangan ilegal. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam saat menghadiri kegiatan edukasi keuangan syariah yang digelar Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (11/3/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Tim Penggerak PKK Kota Batam sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sehat, aman, dan sesuai prinsip syariah.
Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan bahwa di tengah pesatnya perkembangan sektor jasa keuangan, masyarakat perlu semakin cerdas dalam mengelola keuangan serta lebih waspada terhadap berbagai tawaran investasi yang tidak jelas legalitasnya.
“Literasi keuangan bukan sekadar pengetahuan, tetapi menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam investasi bodong, pinjaman ilegal, maupun praktik keuangan yang merugikan,” ujarnya.
Firmansyah juga menyoroti fenomena yang sering dialami pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, tidak sedikit pelaku usaha yang sebenarnya memiliki usaha produktif namun gagal memperoleh akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hal tersebut terjadi karena riwayat kredit yang buruk akibat pinjaman online yang tidak dikelola dengan baik.
“Kita sering menemukan pelaku UMKM yang sebenarnya layak mendapatkan akses pembiayaan seperti KUR, namun tidak lolos karena terbentur catatan kredit akibat pinjaman online. Ini menjadi pelajaran penting agar masyarakat lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Firmansyah juga menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK dalam meningkatkan kesadaran finansial di tingkat keluarga.
Menurutnya, jaringan PKK yang menjangkau hingga lingkungan terkecil masyarakat memiliki potensi besar dalam menyebarkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang sehat.
“Ketika ibu-ibu PKK memahami keuangan syariah dan mampu mengenali aktivitas keuangan ilegal, maka informasi tersebut akan menyebar hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Inilah kekuatan edukasi yang dimulai dari rumah tangga,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan pemaparan mengenai berbagai produk dan layanan keuangan syariah.
Peserta juga dibekali pemahaman mengenai ciri-ciri aktivitas keuangan ilegal yang kerap menyasar masyarakat melalui berbagai modus.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen literasi keuangan yang mampu menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang bijak, aman, dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Kota Batam, Otoritas Jasa Keuangan, dan Tim Penggerak PKK Kota Batam diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan masyarakat sekaligus melindungi warga dari berbagai praktik keuangan ilegal. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
