Hendrik Firnanda Pangaribuan berdialog dengan masyarakat saat reses di Bathin Solapan.

Wakil Ketua II DPRD Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan saat melaksanakan reses di Bathin Solapan. (Foto: joni)

BENGKALIS (marwahkepri.com) – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis Hendrik Firnanda Pangaribuan menuntaskan delapan titik reses di Kecamatan Bathin Solapan pada 8 hingga 13 Februari 2026. Berbagai persoalan disampaikan masyarakat, mulai dari administrasi BPJS dan KTP hingga kebutuhan lapangan kerja dan infrastruktur.

Dalam setiap pertemuan, warga menyampaikan sejumlah persoalan utama, di antaranya kesulitan pengurusan administrasi seperti BPJS dan KTP, Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati total di beberapa titik, peningkatan infrastruktur jalan, bantuan fasilitas masjid, hingga persoalan lapangan kerja dan kebutuhan sertifikasi keterampilan bagi pemuda.

Di sela dialog, masyarakat juga menyampaikan apresiasi atas realisasi sejumlah usulan reses sebelumnya, seperti bantuan rumah ibadah dan pembangunan jalan lingkungan. Warga berharap program tersebut terus berlanjut agar manfaatnya semakin luas dirasakan.

Menanggapi hal tersebut, Hendrik menegaskan bahwa fungsi DPRD adalah menyerap aspirasi, mengawal, serta menganggarkan usulan yang disetujui pemerintah daerah. Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa dalam pembahasan perencanaan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga:  Pemkab Karimun Perkuat Sinergi dengan Imigrasi Kepri untuk Lindungi PMI dan Cegah TPPO

Terkait kendala administrasi BPJS dan KTP, Hendrik mendorong penyederhanaan pelayanan serta peningkatan koordinasi antar dinas terkait agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen dasar. Untuk persoalan PJU, ia meminta dilakukan pendataan titik yang mati total agar segera diusulkan dalam program perbaikan dan pemeliharaan.

Sementara untuk infrastruktur jalan dan fasilitas masjid, Hendrik menyatakan akan mengawal usulan tersebut melalui jalur penganggaran yang tersedia. Adapun dalam bidang ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya pelatihan keterampilan dan program sertifikasi bagi tenaga kerja lokal agar memiliki daya saing di dunia kerja.

“Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen mempermudah urusan masyarakat. Kita juga perlu mendorong pelatihan bagi pencari kerja agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang dibutuhkan,” ujar Hendrik.

Ia menambahkan, seluruh hasil serapan aspirasi masyarakat Bathin Solapan akan menjadi bahan prioritas dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Hendrik juga mengajak masyarakat untuk terus aktif mendukung program pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan bersama. MK-joni

Redaktur: Munawir Sani

Baca Juga:  Wanti-wanti jadi KLB, Kemenkes Siapkan 198 RS Jejaring Antisipasi Wabah Hantavirus Andes