Bupati Natuna Cen Sui Lan, saat dikonfirmasi media. (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat dukungan terhadap program Sekolah Rakyat melalui persiapan pembangunan gedung permanen, pendataan anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta koordinasi lintas instansi untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kehidupan siswa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung program prioritas pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan.
Kehadiran Sekolah Rakyat merupakan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
”Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena dengan adanya sekolah rakyat di daerah Natuna, pendidikan anak-anak kita pastinya akan lebih terjamin ke depannya,” terang Bupati Natuna, Cen Sui Lan, Jumat, 23 Oktober 2026.
Dukungan Pemkab Natuna tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan komitmen, tetapi juga melalui persiapan lahan dan koordinasi untuk pembangunan fasilitas pendidikan permanen.
Selama gedung permanen belum tersedia, kegiatan Sekolah Rakyat di Natuna dilaksanakan dengan memanfaatkan Asrama Haji sebagai lokasi sementara.
Cen Sui Lan menyampaikan, persiapan pembangunan gedung permanen tengah dilakukan setelah proses pengadaan dilaksanakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai pada 2026 dan diperkirakan rampung pada Juni 2027.
Penyediaan lahan menjadi salah satu tahapan penting dalam persiapan proyek itu. Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 11,5 hektar di kawasan Masjid Agung Baitul Izza.
Area yang dipersiapkan tersebut telah melalui proses pembersihan (land clearing) seluas 7,8 hektar untuk mendukung kesiapan lokasi pembangunan.
Selain kesiapan lahan, kebutuhan infrastruktur pendukung juga menjadi perhatian, termasuk ketersediaan air bersih. Hal ini penting agar lingkungan sekolah nantinya dapat menunjang kegiatan belajar sekaligus kebutuhan sehari-hari siswa yang mengikuti pendidikan dengan sistem berasrama.
Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Natuna juga tercermin dari anggaran yang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Berdasarkan data paket pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Natuna, pagu anggaran pekerjaan konstruksi tercatat sebesar Rp215.749.462.000 atau sekitar Rp215,74 miliar. Paket tersebut berada di bawah satuan kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau pada Kementerian Pekerjaan Umum.
Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompleks pendidikan permanen bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, Pemkab Natuna mendukung pelaksanaan program melalui penyiapan lahan dan kebutuhan pendukung sesuai kewenangannya.
Besarnya alokasi anggaran tersebut membuat kesiapan pembangunan, pelaksanaan pekerjaan, dan pemanfaatan fasilitas menjadi hal yang perlu dikawal. Transparansi informasi mengenai perkembangan proyek juga penting agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Cen Sui Lan menjelaskan, gedung permanen Sekolah Rakyat di Natuna dirancang dengan konsep sekolah berasrama atau boarding school. Dengan konsep ini, kompleks sekolah tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga tempat tinggal dan fasilitas penunjang bagi siswa selama mengikuti pendidikan.
Fasilitas yang direncanakan mencakup ruang kelas, asrama siswa, rumah guru dan wali asrama, laboratorium, serta berbagai sarana pendukung pembelajaran. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang proses belajar sekaligus mendukung kebutuhan siswa yang tinggal di lingkungan sekolah.
Di bidang olahraga dan pengembangan bakat, kompleks Sekolah Rakyat direncanakan dilengkapi fasilitas olahraga, termasuk lapangan sepak bola berstandar semi internasional, kolam renang, dan lapangan bulu tangkis. Tempat ibadah serta sarana pendukung lainnya juga menjadi bagian dari rancangan fasilitas sekolah.
”Kita berharap berbagai fasilitas tersebut dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuan akademik, kebugaran jasmani, minat, dan bakat. Tapi, pelaksanaan dan ketersediaan setiap fasilitas perlu kita kawal bersama-sama,”katanya.
Dengan adanya pembangunan kompleks permanen, penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Natuna diharapkan tidak lagi bergantung pada penggunaan fasilitas sementara.
Namun, manfaat pembangunan nantinya juga akan ditentukan oleh kesiapan tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa.
Dukungan pemerintah daerah tidak sampai disitu, diluar persiapan fisik, melalui Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melakukan pendataan dan menjangkau anak-anak dari keluarga rentan di berbagai kecamatan.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program Sekolah Rakyat menjangkau kelompok yang menjadi sasaran, terutama anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan mereka yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi.
Pelaksanaan program juga membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemkab Natuna berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kementerian Agama, serta pihak lain yang berkaitan dengan penyediaan tenaga pendidik dan kebutuhan asrama.

Dukungan tenaga pendidik turut melibatkan unsur Akademi TNI Angkatan Laut dan Universitas Pertahanan. Sementara itu, koordinasi dengan Kementerian Agama dilakukan untuk mendukung kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam dan aspek pembinaan keagamaan siswa.
Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Selain menyediakan akses belajar, program ini memerlukan dukungan fasilitas, tenaga pendidik, dan lingkungan yang dapat membantu siswa mengikuti pendidikan secara berkelanjutan.
”Sekolah Rakyat di Natuna sudah kita dirikan pada 22 September 2025 yang lalu. Untuk sementara ini kita tempatkan di asrama haji. Ini bentuk dukungan dan upaya pemerintah daerah untuk menjamin hak belajar anak-anak di wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Orang nomor satu di kabupaten yang bertetangga dengan sejumlah negara Asean ini lebih lanjut menjelaskan bahwa
Sekolah Rakyat dirancang untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar siswa.
Dengan pendekatan tersebut, hambatan ekonomi diharapkan tidak menjadi alasan bagi anak-anak untuk kehilangan kesempatan bersekolah. Sistem pendidikan berasrama juga dirancang untuk mendukung kebutuhan siswa selama mengikuti proses pembelajaran.
Bagi Natuna, program ini memiliki arti penting karena pelayanan pendidikan harus menjangkau masyarakat yang tersebar di berbagai kecamatan dan wilayah kepulauan. Pendataan langsung terhadap keluarga sasaran menjadi salah satu langkah untuk mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan tersebut.
Selain pendidikan, Sekolah Rakyat diharapkan dapat membantu menghubungkan siswa dan keluarganya dengan program perlindungan sosial pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan jaminan kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan tersedianya gedung beserta fasilitas. Keberlanjutan pendidikan siswa, kualitas pembelajaran, kecukupan tenaga pendidik, serta kemampuan sekolah memenuhi kebutuhan anak-anak juga menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian.
Karena itu, dukungan Pemkab Natuna terhadap Sekolah Rakyat perlu terus dikawal, mulai dari penyelesaian persiapan pembangunan gedung permanen hingga pelaksanaan pendidikan sehari-hari.
Dengan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait, program ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di wilayah perbatasan. (advetorial)
Redaktur: Munawir Sani
