Kolase foto Mojtaba Hosseini Khamenei dan Ali Khamenei. (f: net)
TEHERAN (marwahkepri.com) – Majelis Pakar Iran resmi menunjuk Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang dilaporkan tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel.
Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Pakar yang beranggotakan 88 ulama senior. Penunjukan Mojtaba dinilai menegaskan bahwa kelompok garis keras masih memegang kendali politik di Republik Islam Iran pascawafatnya Khamenei.
Salah satu anggota Majelis Pakar, Mohsen Heidari Alekasir, menyatakan bahwa pemimpin baru dipilih sesuai pesan mendiang Khamenei, yakni sosok yang “dibenci oleh musuh”. Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut nama Mojtaba sebagai figur yang “tidak dapat diterima”.
Sosok Berpengaruh di Balik Layar
Mojtaba Khamenei, ulama berusia 56 tahun, selama ini dikenal memiliki pengaruh kuat di lingkaran kekuasaan Iran meski tidak pernah memegang jabatan resmi pemerintahan. Ia disebut memiliki kedekatan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) serta jaringan bisnis dan keamanan yang berada di bawah pengaruh lembaga tersebut.
Hubungan dekatnya dengan Garda Revolusi Iran memberinya akses luas dalam struktur politik dan keamanan negara. Sejumlah sumber menyebut Mojtaba kerap berperan sebagai “penjaga gerbang” ayahnya dalam berbagai keputusan strategis.
Sebagai Pemimpin Tertinggi, Mojtaba kini memegang kewenangan tertinggi dalam urusan negara, termasuk kebijakan luar negeri, militer, dan program nuklir Iran. Selama ini, negara-negara Barat terus menekan Teheran agar tidak mengembangkan senjata nuklir, sementara Iran menegaskan programnya bertujuan damai.
Latar Belakang dan Kontroversi
Lahir pada 1969 di kota suci Mashhad, Mojtaba tumbuh di tengah dinamika Revolusi Iran. Ia pernah bergabung dengan militer Iran dalam Perang Iran-Irak. Pendidikan agamanya ditempuh di Qom, pusat pembelajaran Syiah, dan ia menyandang gelar Hojjatoleslam, satu tingkat di bawah Ayatollah.
Namun, pencalonannya sebagai pemimpin tertinggi tak lepas dari kritik. Sejumlah kalangan menilai gelar keagamaannya belum setara dengan ayahnya maupun pendiri Republik Islam Iran, Ruhollah Khomeini.
Isu politik dinasti juga menjadi sorotan, mengingat Iran lahir dari revolusi yang menggulingkan monarki pada 1979. Para pengkritik mempertanyakan legitimasi Mojtaba karena tidak pernah menduduki jabatan publik melalui mekanisme resmi.
Selain itu, pada 2019, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Mojtaba dengan tuduhan mewakili ayahnya dalam kapasitas resmi meski tanpa jabatan formal.
Tantangan ke Depan
Mojtaba diperkirakan akan menghadapi tekanan baik dari dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, gelombang protes yang menuntut kebebasan lebih luas masih berpotensi muncul. Sementara di tingkat global, ketegangan dengan Barat terkait isu nuklir dan keamanan kawasan tetap menjadi tantangan besar.
Dengan latar belakang kuat di lingkaran kekuasaan dan dukungan institusi keamanan, Mojtaba kini resmi memimpin Iran dalam fase baru yang penuh dinamika geopolitik. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
