Perdana Menteri terpilih Hungaria Peter Magyar. (AP/AP)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Pernyataan tersebut disampaikan Magyar setelah dirinya memenangkan pemilu dan bersiap dilantik sebagai Perdana Menteri Hungaria pada awal Mei 2026. Ia menegaskan bahwa komitmennya adalah memastikan Hungaria tetap menjadi anggota ICC dan menjalankan kewajiban hukum internasional.
Seperti diketahui, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza. Berdasarkan aturan tersebut, setiap negara anggota ICC wajib menahan individu yang masuk dalam daftar pencarian.
Magyar juga menyatakan akan menghentikan proses penarikan Hungaria dari ICC yang sebelumnya dilakukan oleh mantan PM Viktor Orban. Langkah itu akan mulai berlaku pada 2 Juni mendatang, bertepatan dengan satu tahun sejak pemberitahuan resmi disampaikan kepada Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB.
Baca Juga : Iran Serang Kapal AS dengan Drone di Teluk Oman, Balas Penyitaan Kapal
Sebelumnya, pemerintahan Orban sempat menolak menangkap Netanyahu saat melakukan kunjungan ke Budapest pada April 2025. Bahkan, Hungaria memilih keluar dari ICC demi memberikan perlindungan hukum terhadap pemimpin Israel tersebut.
Namun, Magyar mengambil arah berbeda. Ia menegaskan bahwa jika seseorang yang diburu ICC memasuki wilayah negara anggota, maka penahanan wajib dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
Meski demikian, sikap ini tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa negara Eropa lainnya. Prancis, misalnya, berpendapat bahwa penangkapan Netanyahu bisa melanggar perjanjian internasional lain, terutama terkait kekebalan diplomatik.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh mantan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang menyebut sulit membayangkan negaranya melakukan penangkapan terhadap Netanyahu. Italia bahkan secara terbuka memberikan perlindungan hukum terhadap PM Israel tersebut.
Langkah Hungaria di bawah kepemimpinan Magyar diperkirakan akan memicu dinamika baru dalam hubungan internasional, terutama terkait kepatuhan terhadap hukum global dan posisi politik negara-negara Eropa terhadap konflik di Timur Tengah. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
