Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penyaluran THR ASN pusat, daerah, dan pensiunan menjelang Idulfitri 2026.
JAKARTA (marwahkepri.com) – Kenapa kapal-kapal raksasa dunia bisa melintas gratis di Selat Malaka? Pertanyaan itu kini memicu wacana panas setelah Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan kemungkinan pajak bagi jalur pelayaran tersibuk di dunia tersebut.
Wacana ini langsung menyita perhatian. Pasalnya, Selat Malaka bukan jalur biasa ini adalah salah satu urat nadi perdagangan global yang dilalui ribuan kapal setiap tahun.
Dalam pernyataannya, Purbaya secara blak-blakan mempertanyakan mengapa Indonesia belum mengambil keuntungan dari posisi strategis tersebut. Ia bahkan menyinggung rencana Iran yang ingin mengenakan biaya pada kapal yang melintas di Selat Hormuz.
Jika diterapkan, kebijakan ini bukan hanya soal pajak biasa. Ini bisa menjadi “tambang uang” baru bagi Indonesia, apalagi sebagian besar wilayah Selat Malaka berada dalam kedaulatan nasional.
Namun, realitanya tidak sesederhana itu. Selat Malaka juga berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, yang berarti keputusan ini harus melalui negosiasi rumit antarnegara.
Di sisi lain, jalur pelayaran internasional diatur ketat oleh hukum laut global. Salah langkah, kebijakan ini justru bisa memicu konflik diplomatik atau bahkan mengganggu arus perdagangan dunia.
Meski penuh tantangan, wacana ini mencerminkan perubahan cara pandang pemerintah. Sesuai arahan Prabowo Subianto, Indonesia didorong untuk tidak lagi bersikap pasif, melainkan mulai “bermain ofensif” dalam memanfaatkan potensi strategisnya.
Pertanyaannya sekarang: apakah Indonesia benar-benar siap “menagih” dunia atas jalur yang selama ini dilewati gratis? MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
