Hotel di Batam. (Foto: Instagram)
BATAM (marwahkepri.com) – Dinas Pariwisata Kepulauan Riau mencatat tingkat hunian hotel di Kepri belum merata. Hotel bintang 3 ke bawah cenderung lebih banyak terisi, sementara hotel bintang 4 dan 5 masih mengalami tingkat okupansi rendah.
“Kalau di Batam khususnya, hotel bintang 3 ke bawah itu yang banyak terisi. Sementara hotel bintang 4 dan 5 tingkat huniannya masih rendah,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan, Selasa (21/4/2026).
Hasan menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata tingkat hunian hotel di Kepri saat ini baru mencapai sekitar 44 persen.
“Ini rata-rata semua hotel. Jadi memang masih jauh dari ideal,” katanya.
Hasan menjelaskan, angka tersebut menggambarkan kondisi umum seluruh hotel di Kepri. Ia mencontohkan, dari 100 kamar yang tersedia, hanya sekitar 44 kamar yang terisi.
Sejumlah hotel berbintang di Batam disebut turut merasakan dampak rendahnya okupansi. Meski promosi telah dilakukan, peningkatan tingkat hunian belum terlihat signifikan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Kepri mendorong kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri perhotelan, khususnya untuk menarik kegiatan berskala internasional.
Menurut Hasan, penyelenggaraan event internasional dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan okupansi hotel berbintang tinggi, karena tamu dan delegasi biasanya menginap di hotel bintang 4 dan 5.
“Kalau ada event internasional, pasti tamu-tamu atau delegasi akan menginap di hotel bintang 4 dan 5. Ini yang harus kita dorong bersama,” jelasnya.
Hasan mencontohkan perlunya kerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk menghadirkan forum atau pertemuan internasional di Kepri, khususnya Batam yang dinilai memiliki fasilitas memadai.
“Bisa saja dibuat pertemuan tingkat Asia Tenggara atau internasional di Batam. Kegiatannya 3 sampai 4 hari, itu sangat membantu okupansi hotel,” ujarnya.
Di sisi lain, Hasan mengakui kondisi global seperti konflik geopolitik turut memengaruhi sektor pariwisata dan perhotelan. Ia juga menyinggung kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga energi.
“Kalau ini dibiarkan, bisa berdampak ke tenaga kerja. Hotel bisa kesulitan bayar gaji, bahkan berpotensi melakukan PHK,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Kepri berencana mengusulkan sejumlah kebijakan kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan dukungan terhadap sektor transportasi dan pariwisata.
Dalam waktu dekat, Pemprov Kepri juga akan menggelar rapat kerja daerah yang melibatkan gubernur serta kepala daerah kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen bersama memajukan sektor pariwisata.
“Kunci pariwisata ini ada pada komitmen kepala daerah. Kalau itu kuat, kita optimistis sektor ini bisa bangkit,” ujarnya. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
