Foto: Ilustrasi pemilu di Thailand. (Istimewa)
THAILAND (marwahkepri.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menolak gugatan yang mempersoalkan penggunaan kode QR dan barcode pada surat suara dalam pemilu Februari 2026. Putusan tersebut memastikan hasil pemilu tetap berlaku dan kemenangan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul bersama koalisinya tidak berubah.
Putusan MK Thailand dibacakan pada Senin (28/9/2026). Majelis hakim menyatakan penggunaan barcode dan kode QR pada surat suara tidak bertentangan dengan konstitusi, khususnya ketentuan yang menjamin kerahasiaan pilihan pemilih.
“Hakim memutuskan bahwa barcode dan kode QR sesuai dengan konstitusi dan tidak melanggar hak serta kebebasan para pemilih,” kata hakim Chiranit Havanond, seperti dilansir AFP.
Gugatan tersebut menjadi perhatian karena Thailand memiliki sejarah panjang gejolak politik dan sengketa pemilu. Negara itu beberapa kali dilanda demonstrasi besar, kudeta militer, hingga putusan pengadilan yang berujung pada pergantian pemerintahan.
Jika gugatan kali ini dikabulkan, MK sebenarnya dapat membatalkan hasil pemilu 8 Februari dan memerintahkan pemungutan suara ulang. Dengan putusan terbaru, skenario tersebut tidak terjadi sehingga koalisi pemerintahan yang dipimpin Anutin tetap dapat menjalankan pemerintahan.
MK Nilai Barcode Tak Langgar Kerahasiaan Pemilih
Hakim Sarawut Songsivilai menjelaskan bahwa barcode pada surat suara untuk daftar partai secara teori memang dapat membuka kemungkinan pelacakan. Namun, ia menegaskan tanda tersebut digunakan untuk menjaga integritas pemilu, bukan untuk mengidentifikasi pilihan politik seseorang.
Perkara ini bermula dari lebih dari 20 pengaduan yang disampaikan kepada Ombudsman Thailand terkait desain surat suara. Para pemohon mempertanyakan keberadaan kode QR dan barcode karena dinilai berpotensi digunakan untuk mengidentifikasi pemilih sekaligus mengetahui partai yang dipilih.
Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan prinsip kerahasiaan suara dalam pemilu. Namun, MK menyatakan Komisi Pemilihan Umum Thailand tetap menjamin kerahasiaan pilihan pemilih dengan memisahkan bagian surat suara yang memuat informasi identitas dari bagian yang digunakan untuk memberikan suara.
Bhumjaithai Tetap Pegang Kendali Pemerintahan
Dalam pemilu Februari 2026, Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin Charnvirakul meraih kemenangan cukup kuat. Partai berhaluan konservatif itu berhasil memperluas dukungan, terutama melalui jaringan politik di wilayah pedesaan.
Bhumjaithai juga disebut memanfaatkan sentimen nasionalisme yang menguat setelah bentrokan perbatasan Thailand-Kamboja pada tahun sebelumnya yang menewaskan sejumlah orang.
Meski memperoleh kursi daerah pemilihan terbanyak, Bhumjaithai tidak menguasai mayoritas mutlak di parlemen. Partai tersebut kemudian membentuk koalisi bersama Pheu Thai, partai populis yang sebelumnya menjadi kendaraan politik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan berada di posisi ketiga dalam pemilu.
Putusan MK pada Senin sekaligus memastikan tidak ada perubahan terhadap hasil pemilu akibat perkara mengenai desain surat suara tersebut.
MK Thailand Pernah Batalkan Hasil Pemilu
Perkara terbaru ini juga menjadi sorotan karena MK Thailand memiliki catatan pernah membatalkan pemilu sebelumnya.
Pada 2006, pengadilan membatalkan pemilu cepat yang diboikot kelompok oposisi. Saat itu, mahkamah menilai waktu pelaksanaan pemungutan suara dipilih secara tidak adil. Pengaturan tempat pemungutan suara juga dinilai mengganggu prinsip kerahasiaan pemilih.
Delapan tahun kemudian, MK kembali membatalkan pemilu 2014. Pemungutan suara saat itu tidak dapat berlangsung secara serentak di seluruh Thailand setelah demonstran antipemerintah mengganggu proses pemilu di sejumlah wilayah.
Kedua peristiwa tersebut terjadi di tengah gejolak politik besar yang kemudian diikuti kudeta militer. Kudeta 2006 menggulingkan Thaksin Shinawatra, sedangkan kudeta 2014 menjatuhkan adiknya, Yingluck Shinawatra.
Rangkaian konflik tersebut menjadi bagian dari perseteruan politik berkepanjangan antara dinasti politik Shinawatra yang memiliki basis dukungan populis dan kelompok elite konservatif Thailand. MK-cnbc
Redaktur : Munawir Sani
