Ilustrasi Qris mulai dipakai di berbagai negara. (f: ai)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Sejumlah pejabat tinggi di Eropa mulai mendorong upaya serius untuk mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan switching asal Amerika Serikat seperti Visa dan Mastercard. Kekhawatiran tersebut muncul seiring meningkatnya risiko geopolitik dan dominasi perusahaan pembayaran global dalam transaksi lintas negara.
Di tengah kekhawatiran tersebut, sistem pembayaran Indonesia justru disebut lebih siap secara kemandirian. Indonesia telah memiliki Gerbang Pembayaran Nasional, layanan BI-FAST, hingga QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memungkinkan transaksi hanya dengan memindai satu kode QR.
QRIS bahkan telah digunakan lintas negara (cross border). Pengguna aplikasi bank atau dompet digital dari Indonesia bisa langsung bertransaksi di luar negeri menggunakan Rupiah dengan memindai QR Code merchant mitra. Saat ini QRIS dapat dipakai di Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, serta direncanakan segera hadir di Korea Selatan dan Tiongkok pada 2026.
Dilansir dari CNBC Indonesia, kekhawatiran Eropa semakin meningkat karena dominasi Visa dan Mastercard yang menguasai hampir dua pertiga transaksi kartu di Zona Euro pada 2022 menurut Bank Sentral Eropa. Bahkan sebanyak 13 negara anggota tidak memiliki alternatif nasional selain penyedia layanan dari AS.
“Kita sangat bergantung pada solusi [pembayaran] internasional,” kata Martina Weimert, kepala eksekutif European Payments Initiative (EPI) kepada Financial Times, dikutip dari cnbc indonesia Rabu (11/2/2026).
“Ya, kita memiliki aset nasional yang bagus seperti skema kartu [pembayaran] domestik… tetapi kita tidak memiliki apa pun yang lintas batas,” lanjut Weimert.
EPI sendiri merupakan konsorsium yang terdiri dari 16 bank dan perusahaan jasa keuangan Eropa, termasuk BNP Paribas dan Deutsche Bank. Mereka telah meluncurkan alternatif pembayaran digital bernama Wero pada 2024, yang kini diklaim memiliki sekitar 48,5 juta pengguna di Belgia, Prancis, dan Jerman.
Kekhawatiran Eropa bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga keamanan geopolitik. Para pejabat memperingatkan bahwa dominasi sistem pembayaran AS berpotensi dijadikan alat tekanan jika hubungan diplomatik memburuk.
“Integrasi yang mendalam menciptakan ketergantungan yang dapat disalahgunakan ketika tidak semua mitra adalah sekutu,” peringatkan Mario Draghi, mantan Presiden ECB.
“Saling ketergantungan, yang dulunya dilihat sebagai sumber pengekangan timbal balik, menjadi sumber pengaruh dan kendali.”
Selain itu, Bank Sentral Eropa juga tengah mendorong proyek euro digital sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan moneter kawasan. Piero Cipollone, anggota dewan eksekutif ECB, menegaskan pentingnya proyek tersebut.
“Sebagai warga negara Eropa, kami ingin menghindari situasi di mana Eropa terlalu bergantung pada sistem pembayaran yang tidak berada di tangan kami,” katanya.
Meski begitu, proyek euro digital masih menuai perdebatan di kalangan politisi dan pelaku industri. Rencananya, para pedagang di Zona Euro akan mulai menerima euro digital pada 2029 ketika ECB mulai menerbitkan token tersebut.
Namun Martina Weimert menilai langkah tersebut mungkin datang terlambat jika situasi geopolitik memburuk.
“Masalah dengan euro digital adalah akan datang dalam beberapa tahun, mungkin setelah masa jabatan [Presiden AS] Donald Trump. Jadi saya pikir kita sedikit kehabisan waktu,” tambahnya. MK-cnbc
Redaktur : Munawir Sani
