Personel Polresta Tanjungpinang melakukan pengamanan aksi unjuk rasa Persatuan Driver Tanjungpinang (PDT) di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin (11/5/2026). (Foto: YR)
TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Polresta Tanjungpinang mengerahkan 212 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa Persatuan Driver Tanjungpinang (PDT) di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Senin (11/5/2026), terkait tuntutan penyesuaian tarif transportasi online.
Pengamanan dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif selama penyampaian aspirasi berlangsung.
Aksi unjuk rasa diikuti sekitar 65 orang massa PDT dengan membawa atribut seperti mobil komando, megaphone, bendera organisasi, spanduk, serta banner berisi tuntutan terkait kebijakan tarif transportasi online, khususnya terhadap aplikator Maxim di Kota Tanjungpinang.
Dalam orasinya, massa meminta pihak Maxim menjalankan hasil kesepakatan Berita Acara Rapat Dengar Pendapat (BA RDP), mendesak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pengawasan terhadap aplikator transportasi online, serta meminta perlindungan hukum bagi para driver online di wilayah Kepri.
Sekitar pukul 11.45 WIB, massa diterima Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Misni, S.K.M., M.Si., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi, S.E., M.H., serta Kepala Satpol PP Provinsi Kepri Guntur Sakti, S.Sos., M.Si.
Dalam pertemuan tersebut dilakukan dialog dan diskusi terkait tuntutan para driver online, termasuk menghadirkan pihak aplikator Maxim Pusat melalui sambungan telepon untuk membahas persoalan yang disampaikan.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa pihak Maxim Pusat dijadwalkan hadir pada pertemuan lanjutan di Kantor Gubernur Kepri guna membahas kembali penyesuaian tarif transportasi online di Kota Tanjungpinang. Perwakilan PDT juga akan diundang dalam agenda tersebut. MK-YR
Redaktur: Munawir Sani
