Ketua DPRD Natuna Rusdi, menyerahkan rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun 2025 kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan. (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menyampaikan 14 rekomendasi penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Natuna yang digelar pada Jumat pagi, 8 Mei 2026, dipimpin langsung Ketua DPRD Natuna, Rusdi.
Dalam sidang tersebut, Sekretaris DPRD Natuna, Edi Prioto, membacakan sejumlah catatan strategis yang dinilai perlu segera menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Natuna.
DPRD meminta Bupati Natuna agar penyusunan program kerja dan perencanaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar mengacu pada RPJPD dan RPJMD, sehingga arah pembangunan daerah berjalan sesuai visi dan misi pemerintah daerah.
Selain itu, DPRD juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dilakukan secara objektif dan akuntabel.
Sorotan tajam turut diarahkan pada kondisi keuangan daerah. DPRD meminta pemerintah daerah menyusun langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui optimalisasi aset daerah, pemanfaatan potensi maritim, kemitraan dengan sektor swasta, hingga inovasi kebijakan fiskal.
Tidak hanya itu, DPRD juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas kas daerah agar penyerapan anggaran berjalan optimal dan tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Dalam rekomendasinya, DPRD turut meminta penyelesaian utang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 tetap menjadi perhatian tanpa mengganggu keberlanjutan pembangunan tahun 2026.
Di sektor infrastruktur, DPRD meminta pemerintah memperhatikan kualitas pembangunan dan perencanaan teknis sesuai standar nasional, termasuk pemenuhan sarana pendukung lapangan.
Sementara di bidang perdagangan, koperasi dan UMKM, DPRD mendorong peningkatan penyerapan kredit usaha mikro, pemetaan produk unggulan daerah, serta pemanfaatan Pelabuhan Selat Lampa dan PLBN Serasan sebagai jalur ekspor hasil unggulan Natuna.
Untuk sektor kesehatan, DPRD meminta pemerintah mengoptimalkan pelayanan kesehatan, memperluas akses fasilitas kesehatan, memenuhi kebutuhan obat-obatan, menambah tenaga medis, hingga meningkatkan fasilitas pelayanan di RSUD Natuna.
Pada bidang pendidikan, DPRD meminta peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Sektor perikanan juga menjadi perhatian serius DPRD. Pemerintah daerah diminta memperkuat sarana perikanan tangkap dan budidaya, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mengoptimalkan fungsi Pelabuhan Selat Lampa sebagai pusat aktivitas perikanan terpadu.
Di bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong perluasan lapangan kerja melalui penguatan investasi, pengembangan sektor unggulan, pelatihan berbasis kompetensi, hingga penguatan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK).
Sedangkan pada sektor pariwisata, DPRD meminta pemerintah mengoptimalkan pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan infrastruktur, akses transportasi, serta promosi wisata berbasis teknologi informasi dan kalender event yang konsisten.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas berbagai masukan yang diberikan.
“Kami dari Pemda Natuna mengucapkan terima kasih atas rekomendasi pansus LKPJ yang menghasilkan rangkuman seluruh permasalahan di Natuna. Itu menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya demi kemajuan masyarakat Natuna,” ujar Cen Sui Lan.
Ia mengakui sebagian persoalan yang disampaikan memang berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Namun demikian, pihaknya berkomitmen menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat.
“Walaupun ada beberapa yang bukan menjadi kewenangan kami, tetap akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, dan hasil rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Natuna, Jarmin, Wakil Ketua I dan II, sejumlah anggota DPRD Natuna, Sekretaris Daerah, hingga Kepala Organiasi Perangkat Daerah (OPD). MK-nang
Redaktur: Munawir Sani
