LINGGA – Aliansi Pemuda Lingga melanjutkan rangkaian aksi mereka dengan menyambangi Kantor Bupati Lingga, Senin (06/04/2026), setelah sebelumnya mendatangi Kantor BPKAD dan DPRD Lingga.
Kunjungan ke Kantor Bupati menjadi agenda terakhir dalam aksi tersebut. Di lokasi ini, perwakilan massa difasilitasi untuk berdialog langsung dengan pemerintah daerah melalui mediasi aparat kepolisian.
Pertemuan berlangsung antara perwakilan massa dengan Wakil Bupati Lingga, Novrizal, yang hadir didampingi Asisten Setda serta kepala Bapelitbang, Kepala BKPSDM dan Inspektur Lingga. Dialog berjalan dalam suasana kondusif dan terbuka.
Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan dua poin utama, yakni terkait belum dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN/PPPK serta kejelasan pembayaran tunda bayar kepada pihak ketiga.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Novrizal menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah melakukan penyesuaian dan pengetatan anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban, termasuk pembayaran THR yang saat ini sedang diupayakan agar dapat segera direalisasikan.
“Pemerintah terus berupaya dan terbuka. Kami memahami kondisi ini berdampak kepada masyarakat, dan kami menyampaikan permohonan maaf. THR akan diusahakan secepatnya dibayarkan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait tunda bayar kepada pihak ketiga, pemerintah daerah disebut telah menyusun langkah penanganan dengan memanggil masing-masing OPD guna melakukan verifikasi serta menentukan skala prioritas pembayaran.
“Strategi yang dilakukan adalah memanggil setiap OPD dan memprioritaskan tunda bayar. Kemudian rasionalisasi terhadap kegiatan yang non prioritas untuk di dilanjutkan,” jelasnya.
Menanggapi aspirasi massa yang meminta pergantian Kepala BPKAD, Novrizal menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pimpinan daerah dan akan dibahas bersama Bupati Lingga yang saat ini sedang melaksanakan agenda di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah bersama DPRD Lingga telah menyepakati pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dijadwalkan berlangsung pada pekan depan untuk membahas persoalan tunda bayar secara lebih komprehensif.
Di sisi lain, perwakilan massa menyatakan akan terus mengawal proses tersebut hingga terdapat kejelasan dan realisasi dari komitmen yang telah disampaikan pemerintah daerah.
Aksi yang berlangsung secara tertib ini mencerminkan upaya penyampaian aspirasi masyarakat melalui jalur dialog, sekaligus menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (mk/Willy)
