Pemerintah Indonesia Percepat Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Ilustrasi pembangkit tenaga nuklir. (F: Ist)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Pemerintah Indonesia berencana mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari upaya transisi energi menuju netral emisi karbon (Net Zero Emission/NZE). PLTN ditargetkan mulai beroperasi pada 2029-2032, sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060.
“Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029-2032,” ungkap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Pemerintah menyebut kapasitas PLTN yang akan dikembangkan cukup besar untuk memenuhi target bauran energi dan mendukung pencapaian NZE. Selain itu, PLTN dianggap penting mengisi kekurangan energi terbarukan lain, seperti panas bumi yang terbatas pada area tertentu.
“Untuk PLTN, kita butuh bauran energi dengan kapasitas besar. Dengan keterbatasan energi seperti geothermal di area remote, percepatan PLTN jadi penting. Dalam kajian kami, pengembangan dimulai pada 2029-2032,” tambah Yuliot.
Namun, rencana pengembangan nuklir di Indonesia masih menemui tantangan. Hingga kini, belum ada perusahaan yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di sektor ini karena PLTN masih dalam tahap kajian pemerintah.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pemerintah sedang merumuskan kapasitas awal PLTN yang akan dikembangkan. Pada tahap pertama, PLTN direncanakan berkapasitas 250 Mega Watt (MW) dan akan bertambah secara bertahap.
“Awalnya kapasitas 250 MW, dan bertambah lagi 250 MW di 2033. Selanjutnya, bisa dibuka untuk kapasitas lebih besar. Tapi ini masih dalam tahap kajian, harus ada NEPIO (Nuclear Energy Program Implementing Organization) dan Keppres,” ujar Eniya.
Percepatan pengembangan PLTN ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan energi baru terbarukan, meskipun masih banyak aspek yang perlu disiapkan, seperti regulasi, teknologi, dan minat investasi dari sektor swasta. Mk-cnbc
Redaktur: Munawir Sani