IFRAME SYNC

Presiden Jokowi Segera Teken Peraturan Satgas Judi Online

Presiden Joko Widodo segera menandatangani peraturan terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online. (F: Ist)

JAKARTA (marwahkepri..com) – Presiden Joko Widodo segera menandatangani peraturan terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Judi Online. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pada Rabu (12/6/2024).

Menurut Budi Arie, draf peraturan ini telah diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto kepada Presiden Jokowi sejak pekan lalu. “Sejak minggu lalu sudah diberikan draf oleh Menko Polhukam kepada Presiden. Tunggu saja. Dalam waktu singkat akan segera ditandatangani oleh Presiden tentang satgas. Kita harus serius ini,” ujarnya.

Ia meminta publik menunggu dasar hukum terkait Satgas Judi Online diteken secara resmi oleh Presiden, sehingga penindakan terhadap berbagai kasus perjudian daring bisa dilakukan secara komprehensif. Menurut Budi, pemberantasan judi online tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kominfo saja. “Jadi kita tunggu saja dari Pak Presiden soal Satgas Judi Online.

Nanti kita tunggu perkembangannya. Jadi intinya, pemberantasan judi online harus komprehensif. Enggak bisa Kominfo saja. Harus semua instansi terkait untuk segera juga bertindak,” tambahnya.

Sebelumnya, Budi Arie menyebutkan bahwa pemerintah masih menyusun formulasi kerja satgas untuk memberantas judi online. Penyusunan formulasi ini perlu dilakukan mengingat kejahatan ini bersifat transaksional lintas negara dan borderless. “Pak Menko Polhukam sedang menyusun beberapa formula untuk judi online,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Banyak negara tetangga yang melegalkan operasional judi online, sehingga pemerintah perlu melakukan langkah-langkah komprehensif dalam memberantas judi online. Langkah tersebut tidak hanya mencakup penutupan situs, tetapi juga sistem pembayaran, pemblokiran rekening, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online.

Herfan menegaskan, “Pemerintah perlu menyiapkan penanganan hukumnya, pemblokiran rekening, hingga sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online,” katanya.

IFRAME SYNC
-
mgid.com, 846953, DIRECT, d4c29acad76ce94f