Bupati Natuna Teken NPHD Pilkada Serentak Bersama KPU dan Bawaslu

NATUNA (marwahkepri.com) – Bupati Natuna Wan Siswandi, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 bersama KPU dan Bawaslu.

Penandatangan NPHD untuk mendukung anggaran Pilkada ini dilaksanakan di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna, Senin, 23 Oktober 2023.

Dalam amanahnya, Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan bahwa anggaran untuk penyelenggaran Pilkada memang dibebankan kepada daerah.

Hal ini kata dia, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dimana Pemerintah daerah wajib mensupport Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten.

“Kita menindaklanjuti beberapa pertemuan sebelumnya mengenai anggaran Pilkada 2024, ini memang sudah menjadi kewajiban daerah,” ungkap Siswandi di hadapan para undangan.

Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan bahwa keuangan Pemda Natuna tidak sama dengan beberapa tahun lalu. Beberapa tahun belakangan ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Natuna terus mengalami penurunan.

Dengan kondisi keuangan tersebut, Siswandi mengatakan, pastinya sangat berimbas kepada anggaran dana hibah yang diterima KPU dan Bawaslu Natuna.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Karena keuangan kurang mendukung itu lah yang dapat kami lakukan,” ucap orang nomor satu di kabupaten tengah Asean ini.

Siswandi berpesan kepada penyelenggara Pilkada agar nanti bisa mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan, sehingga dapat meminimisir terjadinya persoalan hukum dibelakang hari.

“Setelah ditandatangani, nanti kita serahkan ke keuangan, karena tahapannya sudah mulai berjalan dan sudah perlu anggaran,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Natuna Kusnaidi, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemda dan Tim anggaran daerah atas dukungannya untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Terkait pagu anggaran kata dia, telah menemui kesepakatan antara KPU dengan Pemerintah Daeah. Tinggal melaksanakan penandatanganan naskah hibah.

Anggaran hibah dari Pemkab Natuna disepakati sebesar Rp 16 miliar, ditambah dana sharing dari Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 8,6 miliar.

“Kesepakatannya memang tidak lebih besar dari usulan kita. Tapi Alhamdulillah ada dana sharing dari provinsi, sehingga total keseluruhannya Rp 24,6 miliar,” ucapnya.

Kusnaidi mengatakan, pihaknya berkomitmen akan menggunakan anggaran yang diterima KPU secara transparan, efisien dan akuntabel.

“Kendati demikian, kami juga mohon dukungan Pemda Natuna. Sekarang ini tahapan pemilu udah sampai pada penyusunan DCT, untuk daftar pemilih tambahan insyallah nanti pada bulan Januari sebelum masa kampanye,” tambahnya lagi.

Ketua Bawaslu Natuna Siswandi, juga mengucapkan hal senada. Ia berterimakasih kepada Pemda Natuna karena telah menyepakati anggaran untuk Pilkada tahun depan.

Dijelaskannya, Pemda Natuna akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar untuk Bawaslu. Anggaran ini berkurang sekitar Rp 500 juta dari Pilkada sebelumnya.

“Kita memaklumi bahwa keuangan daerah sekarang tengah sulit. Disamping itu, kita juga tidak bisa intervensi pemerintah daerah, karena kemampuannya cuma segitu,” katanya.

Berbeda halnya dengan KPU, Siswandi belum dapat memastikan besaran anggaran shering dari provinsi untuk Bawaslu Natuna.

“Kalau dana shering dari provinsi belum tau kepastiannya. Nanti kalau sudah jelas semua saya infokan ke teman-teman wartawan,” ujar Siswandi.MK-nang

Redaktur : Munawir Sani