Program MBG disebut menjadi langkah strategis meningkatkan tinggi badan dan kesehatan anak Indonesia. (f: ai)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan program MBG semula menargetkan pembangunan 21.000 titik SPPG. Namun, jumlah dapur yang kini tercatat telah mencapai 27.877 titik, atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.
“Terjadi jual-beli titik SPPG yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, lonjakan jumlah dapur MBG tersebut berdampak langsung pada pembengkakan anggaran. Dengan asumsi insentif Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, pemerintah memperkirakan pemborosan mencapai lebih dari Rp1 triliun per bulan atau sekitar Rp12 triliun per tahun.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp12 triliun. Ini yang perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” katanya.
Zulhas menjelaskan, pembengkakan jumlah SPPG juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dari target sekitar 2.000 titik, jumlahnya kini meningkat menjadi 8.617 titik, dan 6.138 di antaranya disebut telah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Nah ini juga akan jadi masalah. Maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” tambahnya.
Pemerintah melalui BGN bersama kementerian dan lembaga terkait kini menyiapkan langkah penataan ulang agar program MBG berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah membuka opsi untuk menutup SPPG yang jumlahnya berlebih. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut setelah dilakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kondisi di lapangan.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana, tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” ujar Prasetyo.
Meski demikian, pemerintah menegaskan dapur MBG yang sudah berjalan tetap harus beroperasi dan tidak boleh mengganggu distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Kita target awal satu bulan ini harus sudah selesai. Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan kualitas layanan juga harus tetap dijaga,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan. Pemerintah berharap penataan ulang SPPG dapat memperkuat tata kelola program sekaligus mencegah kebocoran anggaran. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
