Bupati Natuna Cen Sui Lan menerima kunjungan rombongan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna, Selasa, 14 Juli 2026. (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, kembali menegaskan pentingnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) migas oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Natuna.
Menurutnya, DBH migas merupakan hak daerah penghasil yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Cen Sui Lan saat menyambut kunjungan rombongan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Kabupaten Natuna, Selasa (14/07/2026).
Dalam sambutannya, Cen Sui Lan mengungkapkan bahwa selama ini Natuna telah memberikan kontribusi besar kepada negara melalui sektor minyak dan gas bumi (migas). Meski demikian, daerah yang berada di perbatasan utara Indonesia itu masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi fiskal.
”Natuna sekarang ini sudah berusia 28 tahun dan kami menjadi penyumbang pendapatan negara melalui dana bagi hasil migas,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah pusat perlu segera menunaikan kewajiban penyaluran DBH yang menjadi hak Kabupaten Natuna.
”Selanjutnya kami juga sangat mengharapkan DBH yang menjadi hak kami agar ditunaikan oleh pemerintah pusat, karena itu hak kami,” tegasnya.
Menurut Cen Sui Lan, penerimaan DBH sangat penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, kondisi keuangan daerah saat ini cukup memprihatinkan. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus melakukan berbagai langkah efisiensi agar pelayanan publik tetap berjalan.
“Hari ini kondisi keuangan daerah cukup prihatin, kalau DBH tidak turun tidak banyak yang bisa kami lakukan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna bahkan telah memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).
”Bahkan untuk menjalankannya, kami telah melakukan berbagai upaya agar tetap berjalan, termasuk dengan memangkas TPP pegawai negeri,” ujarnya.
Cen Sui Lan berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada Natuna sebagai daerah perbatasan sekaligus daerah penghasil migas.
Penyaluran DBH secara tepat waktu akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menambahkan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar Natuna mampu berkembang sebagai wilayah strategis yang menjadi garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). MK-nang
Redaktur: Munawir Sani
