Panglima Utama DPP Laskar Melayu Bersatu (LMB) Kepri, Dato' Farizal
BATAM (marwahkepri) — Insiden bentrokan maut antarkelompok pecah di kawasan Pulau Setokok, Jembatan III Barelang, Kecamatan Bulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (14/9/2026) sore. Peristiwa yang dipicu konflik sengketa lahan ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia serta sedikitnya tujuh orang lainnya mengalami luka-luka.
Aparat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Barelang bersiaga di lokasi untuk mengamankan situasi dan telah mengamankan setidaknya enam orang yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut. Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono mengonfirmasi bahwa akar permasalahan murni bersumber dari sengketa pengalokasian lahan dan penyerangan spontan antarkelompok, bukan dipicu isu suku, agama, ras, maupun antargolongan (SARA). Polisi juga menduga Senapan angin dan senjata tajam digunakan dalam bentrokan tersebut.
Menanggapi tragedi tersebut, Panglima Utama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Melayu Bersatu, Dato’ Farizal, menyampaikan sikap resmi terkait insiden berdarah yang menelan korban jiwa ini.
Dato’ Farizal menyampaikan rasa duka cita yang mendalam sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kita turut berduka cita atas timbulnya korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka. Dan ini murni kepentingan kelompok, bukan permasalahan ras,” ujar Dato’ Farizal dalam pernyataan resminya.
Ia menegaskan, Tragedi bentrok yang menewaskan dua orang dan menyebabkan sejumlah lainnya mengalami luka-luka harus menjadi peringatan keras bagi semua pihak bahwa persoalan tata kelola lahan tidak boleh dianggap sepele.
“Peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mendasar yang perlu dibenahi dalam proses pengelolaan dan pengalokasian lahan. Setiap kebijakan seharusnya didahului dengan penyelesaian menyeluruh atas kondisi di lapangan, memastikan status lahan benar-benar clean and clear, serta meminimalkan potensi konflik yang dapat merugikan masyarakat,” ungkapnya.
Menurut Dato’ Farizal, meski investasi dan pembangunan memiliki peran penting bagi perekonomian daerah, pelaksanaannya wajib memprioritaskan kepastian hukum dan dampak sosial warga setempat.
“Investasi dan pembangunan merupakan hal penting, namun keduanya harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan penyelesaian persoalan sosial yang adil. Mengabaikan tahapan tersebut berisiko menimbulkan gesekan yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi konflik terbuka,” tambahnya.
Atas kejadian berdarah ini, DPP Laskar Melayu Bersatu meminta aparat kepolisian serta instansi pemerintah terkait untuk melakukan evaluasi mendasar dan transparan agar kejadian serupa tak berulang di masa mendatang.
“Karena itu, diperlukan evaluasi yang serius, transparan, dan menyeluruh terhadap tata kelola lahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Tidak boleh ada nyawa yang menjadi korban akibat persoalan yang seharusnya dapat dicegah melalui perencanaan, koordinasi, dan penyelesaian masalah yang lebih baik,” pungkasnya. MK-r
Redaktur: Munawir Sani
