Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua menanggapi penolakan pedagang terhadap rencana bazar Ramadan. (Foto: dprdkepriprov)
TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua meminta pemerintah daerah segera melakukan dialog dan sosialisasi menyusul penolakan pedagang terhadap rencana pelaksanaan bazar Ramadan di Tanjungpinang.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan pendekatan persuasif dan sosialisasi komprehensif kepada pedagang yang menyatakan keberatan agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Pemerintah perlu hadir dan membuka ruang dialog dengan para pedagang yang menolak, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan,” ujar Rudy.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah daerah, termasuk penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti bazar Ramadan, harus melalui kajian matang serta mempertimbangkan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal.
“Yang paling penting, kebijakan ini jangan sampai merugikan pedagang setempat yang selama ini menggantungkan penghidupan di kawasan tersebut,” tegasnya.
Rudy juga menekankan perlindungan terhadap hak ekonomi pedagang lama yang telah berjualan bertahun-tahun di lokasi tersebut.
“Mereka yang sudah lama berjualan di sana harus menjadi prioritas untuk dilindungi, jangan sampai tersisih oleh kegiatan ini,” tambahnya.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas aksi protes ratusan pedagang kecil di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang yang menolak rencana penggunaan lokasi tersebut sebagai tempat pelaksanaan Kepulauan Riau Ramadan Fair (KURMA) 2026.
Pedagang menilai kegiatan bazar musiman berpotensi mengganggu aktivitas usaha, menurunkan pendapatan harian, serta memicu konflik antar pelaku UMKM. Rudy menilai perbedaan kepentingan tersebut harus segera dijembatani melalui dialog terbuka dan solusi yang adil. MK-YR
Redaktur: Munawir Sani
