Puan: Belanja APBN 2027 Bisa Mendekati Rp4.000 Triliun

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut Puan, besarnya anggaran tersebut menunjukkan semakin meningkatnya skala pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut angka hampir Rp4.000 triliun merupakan jumlah yang sangat besar sehingga harus digunakan secara tepat untuk membiayai program prioritas nasional.

“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000-an triliun,” kata Puan.

Puan mengatakan APBN bukan sekadar kumpulan angka, melainkan pilihan politik dalam menentukan penggunaan sumber daya negara. Karena itu, setiap anggaran harus diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

APBN Naik Hampir 20 Kali Lipat

Puan juga menyoroti perkembangan APBN dalam 16 tahun terakhir. Pada 2000, belanja negara tercatat sebesar Rp197 triliun. Kemudian pada 2010 meningkat menjadi Rp1.126 triliun.

Sementara pada 2026, besaran APBN mencapai Rp3.842 triliun, atau meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan tahun 2000.

“Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun; tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun; naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000,” ujar Puan.

Untuk APBN 2027, Puan menyebut sejumlah agenda prioritas harus dijalankan sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.

DPR Soroti Kualitas APBN 2027

Puan menegaskan DPR RI akan memperhatikan sejumlah aspek dalam pembahasan dan penyusunan APBN 2027.

Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa mengurangi daya beli masyarakat maupun mengganggu keberlangsungan dunia usaha.

Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Ketiga, defisit dan utang negara harus dikelola secara hati-hati, terukur, serta bertanggung jawab. Setiap kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat, risiko, dan dampaknya terhadap generasi mendatang.

“Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.

Keempat, transfer ke daerah harus mampu memperkuat pelayanan publik, perekonomian lokal, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.

Puan menegaskan ukuran keberhasilan APBN bukan semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang dikelola pemerintah. Yang lebih penting adalah dampak anggaran tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik,” pungkasnya. MK-dtc

Redaktur :Munawir Saniv