Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW dalam tiga tahun ke depan dengan kebutuhan investasi lebih dari Rp1.811 triliun. (f: hum)
JAKARTA(marwahkepri.com) – Pemerintah menyiapkan investasi jumbo untuk merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Giga Watt (GW) dalam tiga tahun ke depan. Proyek energi terbarukan tersebut diperkirakan membutuhkan pendanaan lebih dari US$100 miliar atau setara Rp1.811 triliun.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah saat ini tengah menyelaraskan berbagai perencanaan kelistrikan nasional guna mendukung target pembangunan PLTS skala besar tersebut.
Menurut Eniya, kebutuhan investasi yang sangat besar memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk investor internasional dan sektor swasta. Pemerintah bahkan memproyeksikan sekitar 70 persen pendanaan berasal dari skema Independent Power Producer (IPP) atau produsen listrik swasta.
“Tentu saja kolaborasi internasional dan sektor swasta sangat diperlukan. Investasi dari sektor swasta diproyeksikan akan sangat besar, namun kami memerlukan lebih dari US$100 miliar investasi,” ujar Eniya dalam acara The 50th IPA Convention & Exhibition (Convex) di ICE BSD, Tangerang.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan sektor swasta menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan energi surya nasional. Pemerintah optimistis skema investasi yang semakin terbuka dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam proyek strategis tersebut.
Fokus utama pembangunan PLTS 100 GW diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik tenaga diesel yang masih banyak digunakan di wilayah Indonesia Timur. Selain lebih ramah lingkungan, energi surya dinilai mampu menekan biaya produksi listrik yang selama ini cukup tinggi di daerah terpencil.
“Bagian besar dari program tenaga surya 100 GW adalah bagaimana mengurangi penggunaan diesel di Indonesia bagian timur. Di beberapa lokasi, biaya listrik berbasis diesel bahkan bisa mencapai lebih dari satu dolar AS per kilowatt-hour,” jelasnya.
Selain mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, proyek ini juga diharapkan mampu menekan impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Saat ini, indeks ketahanan energi Indonesia berada di angka 6,7 dan pemerintah berupaya meningkatkannya melalui pemanfaatan sumber energi domestik.
Kementerian ESDM juga berkomitmen menyederhanakan berbagai regulasi dan proses perizinan untuk mempercepat realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan.
“Kami telah memperkuat regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih mudah dan mengurangi hambatan perizinan yang panjang,” kata Eniya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat transisi menuju energi hijau. Dalam Indonesia-Japan Business Forum di Tokyo, Jepang, Prabowo menyampaikan target Indonesia mencapai kapasitas terpasang PLTS hingga 100 GW paling lambat pada 2029.
“Kami ingin bergerak sangat cepat menggunakan listrik dari energi surya. Dalam tiga tahun, kami ingin mencapai 100 gigawatt energi surya,” ujar Prabowo.
Menurutnya, percepatan pembangunan energi terbarukan menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global, khususnya yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia.
Selain tenaga surya, pemerintah juga terus mengembangkan sumber energi domestik lainnya seperti panas bumi, biodiesel B50, serta bioetanol untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor. MK-cnbc
Redaktur : Munawir Sani
