Foto: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidatonya saat kunjungannya ke gedung Parlemen Indonesia di Jakarta, Indonesia, 7 Juli 2026. (REUTERS/Willy Kurniawan)
NEW DELHI (marwahkepri.com) – Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan pembentukan gugus tugas (task force) untuk mereformasi sistem ujian nasional setelah gelombang demonstrasi yang dipimpin kalangan muda mengguncang pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Langkah ini diambil menyusul kemarahan publik akibat kebocoran soal ujian yang memicu krisis kepercayaan terhadap sistem seleksi pendidikan di negara tersebut.
Melalui pernyataan yang diunggah di akun Instagram resminya, Senin (27/7/2026), Modi menegaskan bahwa sistem ujian nasional harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi secara maksimal.
“Sistem ujian kita harus dapat dipercaya, harus transparan, dan sistem tersebut harus memanfaatkan teknologi secara maksimal,” ujar Modi.
Selain membentuk gugus tugas reformasi, pemerintah India juga akan mengajukan rancangan undang-undang baru ke parlemen untuk memperketat aturan penyelenggaraan ujian sekaligus memberikan sanksi lebih berat terhadap pelaku kebocoran soal.
Gugus tugas tersebut akan dipimpin oleh tokoh teknologi India, Nandan Nilekani, yang dikenal sebagai arsitek sistem identitas digital Aadhaar sekaligus salah satu pendiri perusahaan teknologi Infosys. Pemerintah berharap penerapan teknologi digital dapat memperkuat integritas sistem ujian nasional serta mencegah praktik kecurangan di masa mendatang.
Pengumuman ini menjadi pernyataan publik pertama Narendra Modi setelah Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri sehari sebelumnya. Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah tekanan demonstrasi besar yang digelar kelompok pemuda selama berminggu-minggu sebagai bentuk protes terhadap kebocoran soal ujian yang terjadi pada Mei 2026.
Meski demikian, dalam pernyataannya Modi tidak menyinggung secara langsung pengunduran diri sang menteri.
Sementara itu, gerakan Cockroach Janta Party (CJP) yang memimpin aksi demonstrasi akhirnya menghentikan unjuk rasa pada Sabtu setelah pemerintah menyetujui sejumlah tuntutan utama mereka.
Selain pembentukan panel reformasi ujian, pemerintah India juga menyepakati pencabutan proses hukum terhadap para demonstran. Pemerintah turut berkomitmen memberikan kompensasi kepada keluarga siswa yang meninggal akibat bunuh diri setelah kasus kebocoran soal ujian mencuat.
Pemerintah India memastikan regulasi baru mengenai kebocoran soal ujian segera dibahas di parlemen. Aturan tersebut dirancang untuk memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan efek jera melalui sanksi pidana yang lebih berat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan ujian. MK-cnbc
Redaktur : Munawir Sani
