Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad. (Foto: kepriprov)
BATAM (marwahkepri.com) – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepulauan Riau masih mencapai 6,87 persen atau sekitar 75 ribu orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan peningkatan investasi menjadi langkah utama untuk menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran di daerah.
“Kalau bicara pengangguran, kita bicara investasi saja. Itu satu-satunya jalan yang baik,” kata Ansar, Jumat (3/7/2026).
Ansar mengatakan investasi yang masuk ke Kepulauan Riau tidak hanya berasal dari sektor pusat data (data center), tetapi juga dari kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang tetap memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Kan nggak hanya data center. Industri terus berkembang di kawasan-kawasan industri, termasuk di PT Bintan Alumina Indonesia dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Memang ada investasi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, tetapi tetap membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Ansar, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar minat investor tetap tinggi.
“Maka kita dorong terus investasi, usahakan situasi tetap kondusif. Jadikan Kepri tetap aman supaya investasi datang,” ujarnya.
Selain investasi, Pemprov Kepri juga mendorong sejumlah program pembangunan yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja, salah satunya Program Kampung Nelayan Merah Putih.
Ansar mengatakan saat ini terdapat 82 lokasi yang telah terverifikasi dan ditargetkan bertambah menjadi 100 titik dalam dua hingga tiga pekan ke depan.
“Nanti kita ketemu Pak Menteri. Tahun 2026-2027 akan diberikan 100 titik. Nilainya besar, mulai Rp 10 miliar, Rp 12 miliar hingga Rp 22 miliar per lokasi. Masa konstruksinya tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja,” katanya.
Program Koperasi Merah Putih serta sejumlah proyek pembangunan daerah, termasuk pembangunan Monumen Bahasa, juga diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Di sisi lain, Ansar mengakui tingginya arus pencari kerja dari luar daerah turut memengaruhi angka pengangguran di Kepulauan Riau. Menurutnya, pemerintah tidak dapat membatasi masyarakat yang datang mencari pekerjaan.
“Kita tidak bisa menghambat orang datang mencari kerja ke Kepri. Yang bisa kita lakukan adalah terus mendorong investasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal,” ucapnya.
Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, Pemprov Kepri mengubah pola pelatihan kerja dari Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skema in-house training di perusahaan.
“Kita bantu biaya transport dan biaya makan mereka. Model in-house lebih baik karena kalau pesertanya bagus, perusahaan bisa langsung menyerap mereka,” jelasnya.
Ansar menilai pola tersebut lebih efisien karena pemerintah tidak lagi menanggung biaya akomodasi peserta selama tiga hingga empat bulan sebagaimana pelatihan di BLK.
Selain itu, Pemprov Kepri juga menyiapkan anggaran sekitar Rp1 miliar pada 2027 untuk program sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK yang diproyeksikan bekerja di luar negeri. Program tersebut akan dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan lembaga sertifikasi internasional.
“Kita tidak hanya inward looking, tetapi juga outward looking. Peluang kerja di Singapura, Malaysia, Jepang sampai Korea masih terbuka lebar. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja kita. Memang karena kemampuan anggaran masih terbatas, jumlah pesertanya juga belum bisa banyak,” ujarnya. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
