BATAM (marwahkepri.com) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Sinkronisasi dengan berbagai regulasi yang berlaku menjadi salah satu perhatian utama agar aturan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat.

Pembahasan itu dilakukan melalui rapat Pansus yang digelar Jumat (6/11/2026), dipimpin Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, S.T., M.M. Rapat turut dihadiri anggota Pansus lainnya, yakni Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pdi., Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.

Dalam rapat tersebut, Pansus menghadirkan Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Kepala Bagian Keuangan, Zulkarnain, S.Sos.

Kehadiran sejumlah perangkat daerah tersebut bertujuan memberikan masukan dan penjelasan teknis mengenai substansi Ranperda, terutama terkait pengelolaan serta penganggaran keuangan DPRD.

Penyesuaian Aturan Jadi Perhatian Pansus

Ketua Pansus Muhammad Syafe’i mengatakan, pembahasan Ranperda saat ini difokuskan pada pendalaman materi sekaligus sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga:  Mau Daftar Parkir Berlangganan di Batam? Bisa di BCS Mall Setiap Akhir Pekan, Ini Tarifnya

Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan regulasi di tingkat pusat, provinsi, hingga peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwako). Langkah tersebut dinilai penting agar materi yang disusun tidak bertentangan dengan aturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkap Syafe’i.

Menurutnya, proses harmonisasi menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi. Dengan demikian, Perda yang nantinya ditetapkan diharapkan memiliki kepastian hukum dan dapat menjadi pedoman yang tepat dalam mengatur hak keuangan maupun administratif pimpinan dan anggota DPRD Batam.

Selain pembahasan bersama perangkat daerah, Pansus juga tengah menyusun agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Konsultasi tersebut diharapkan dapat memperkaya referensi serta memberikan masukan untuk menyempurnakan materi Ranperda.

Melalui pembahasan, pendalaman teknis, sinkronisasi regulasi, dan konsultasi tersebut, Pansus berharap Ranperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam dapat disusun secara komprehensif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga:  Pemko Batam Lanjutkan Program Seragam Sekolah Gratis, 52.835 Siswa SD-SMP Jadi Penerima

Regulasi tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kota Batam. MK-mun

Redaktur : Munawir Saani