BATAM (marwahkepri.com) – Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap buruknya kualitas dan pasokan air bersih di Kota Batam terus memuncak. Dewan Pimpinan Pusat Laskar Melayu Bersatu (DPP LMB) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) secara tegas mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-belahan terhadap PT Air Batam Hilir (ABHi) jika mitra pengelola air tersebut tidak kunjung memperbaiki kinerjanya.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) DPP LMB Kepri, Fahrul Anshori, menyatakan bahwa penurunan layanan air di Batam sudah berada pada tahap yang sangat meresahkan warga. Pihaknya mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan hak dasar atas air bersih yang layak.
“LMB Kepri siap turun ke jalan dan mendemo ABHi jika perusahaan tersebut tidak segera melakukan langkah konkret untuk memperbaiki kinerjanya. Air adalah kebutuhan vital. Masyarakat membayar kewajiban mereka, tetapi haknya diabaikan,” ujar Fahrul Anshori dengan nada tegas kepada awak media.
Krisis Air Meluas ke Berbagai Wilayah
Berdasarkan data di lapangan, penurunan kualitas air yang sebelumnya sempat dilaporkan terjadi di kawasan Tiban, akibat dampak pengerjaan interkoneksi pipa transmisi Ladi, kini dilaporkan telah meluas secara signifikan. Keluhan mengenai pasokan air mati, aliran yang mengecil, hingga kondisi air yang keruh, berbau, dan berlumpur kini merambah hampir ke seluruh titik strategis di Kota Batam.
”Penurunan kualitas air saat ini sudah merambah ke semua titik. Tidak hanya di Tiban saja, namun juga di wilayah Batam Center, Batuaji, serta beberapa lokasi padat penduduk lainnya di Batam,” tambah Fahrul.
Ia menilai transisi pengelolaan air dari operator lama, PT Adhya Tirta Batam (ATB), kepada konsorsium baru di bawah pengawasan Badan Pengusahaan (BP) Batam, justru membawa kemunduran. Sejak tidak lagi dikelola oleh ATB, kapasitas layanan serta kualitas air bersih di Batam dinilai terus mengalami tren penurunan.
LMB Pertanyakan Tanggung Jawab BP Batam
Terkait carut-marut ini, LMB Kepri turut menyoroti peran BP Batam sebagai lembaga negara yang memegang otoritas penuh terhadap pengelolaan wilayah, termasuk pemenuhan infrastruktur dan utilitas publik.
LMB mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan tanggung jawab BP Batam dalam menjamin ketersediaan air bersih bersama dengan mitra perusahaan yang telah ditunjuk (ABHi). Publik menilai bahwa langkah-langkah penanganan sementara seperti flushing (pembilasan pipa) berkala ataupun pengerahan tangki air darurat tidak menyelesaikan akar masalah jangka panjang.
Aspek Multi-Sektor: Ancaman terhadap Investasi dan Ekonomi Warga
Di sisi lain, polemik krisis air ini dinilai berdampak luas pada beberapa aspek krusial di Kota Batam:
- Sektor Usaha Mikro dan Rumah Tangga: Pelaku UMKM seperti industri kuliner, usaha laundry, hingga tempat pencucian kendaraan mengaku mengalami kerugian materiil akibat pasokan air yang mati berhari-hari. Warga terpaksa mengalokasikan anggaran ekstra untuk membeli air galon demi kebutuhan memasak dan sanitasi dasar.
- Kesehatan Masyarakat: Konsumsi atau penggunaan air yang keruh dan bercampur endapan lumpur memicu kekhawatiran massal akan munculnya penyakit kulit serta gangguan kesehatan jangka panjang bagi anak-anak dan keluarga.
- Iklim Investasi Daerah: Sebagai kawasan industri dan perdagangan bebas (FTZ), ketidakpastian suplai air bersih menjadi rapor merah bagi Batam di mata investor asing maupun domestik. Buruknya utilitas dasar berpotensi mencoreng wajah pembangunan infrastruktur Batam yang selama ini digembor-gemborkan secara masif.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Batam, termasuk jajaran ormas seperti LMB Kepri, mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kontrak kerja sama antara BP Batam dan PT Air Batam Hilir. Jika dalam waktu dekat tidak ada perubahan kualitas yang signifikan di keran-keran rumah warga, aksi unjuk rasa dipastikan akan segera bergulir. MK-r
Redaktur: Munawir Sani
