Ketua DPD KNPI Natuna, Haryadi S, SE, menyampaikan harapan agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan dan perekonomian daerah perbatasan Natuna. (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Ketua DPD KNPI Natuna, Haryadi S, SE, menyoroti kondisi ekonomi yang dinilai melambat di Kabupaten Natuna dan meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar kepada daerah perbatasan tersebut, termasuk percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) serta kebijakan afirmatif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Haryadi, masyarakat Natuna selama ini menunjukkan komitmen kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun di saat yang sama masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan.
“Jangan hanya mengingat Natuna ketika ada isu kedaulatan. Ingat juga masyarakatnya ketika mereka sedang kesulitan,” ujar Haryadi, Senin (7/6/2026).
Ia mengatakan kondisi ekonomi di Natuna dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan. Perputaran uang dinilai melambat, aktivitas perdagangan menurun, dan sejumlah pelaku usaha mengalami kesulitan akibat melemahnya daya beli masyarakat.
Sebagai daerah kepulauan yang jauh dari pusat distribusi nasional, Natuna menghadapi berbagai tantangan seperti tingginya biaya logistik, harga barang yang relatif mahal, serta keterbatasan sektor ekonomi.
Haryadi menilai perlambatan belanja pemerintah turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Menurutnya, belanja pemerintah masih menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian daerah.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum optimalnya penyaluran dana kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinantikan pemerintah daerah.
Menurut Haryadi, DBH memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Keterlambatan pencairan dana tersebut dinilai berdampak pada pelaksanaan sejumlah program pembangunan serta pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga.
Kondisi tersebut, lanjutnya, turut memengaruhi kontraktor lokal, tenaga kerja, dan pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas pembangunan daerah.
Haryadi juga menyoroti posisi Natuna sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi yang memiliki kontribusi strategis terhadap sektor energi nasional. Namun demikian, ia menilai masih terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi masyarakat di daerah.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan afirmatif bagi wilayah perbatasan, antara lain percepatan penyaluran hak fiskal daerah, penguatan skema DBH bagi daerah penghasil migas, subsidi logistik dan transportasi, percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi, serta penguatan sektor perikanan dan industri hilir.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
Haryadi menegaskan bahwa pembangunan di Natuna tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan negara. MK-nang
Redaktur: Munawir Sani
