Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni mengikuti rapat koordinasi percepatan pengeboran sumur migas PT Pertamina Hulu Energi di wilayah operasi Provinsi Riau, Jumat (16/10/2026). (f: joni)
MANDAU (marwahkepri.com) – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menyatakan dukungan terhadap percepatan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di wilayah operasi Provinsi Riau. Namun, ia mengingatkan agar percepatan kegiatan tersebut juga diiringi kepastian manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.
Hal itu disampaikan Kasmarni saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengeboran Sumur Migas PT Pertamina Hulu Energi di Wilayah Operasi Provinsi Riau, Jumat (16/10/2026). Rapat berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Kantor Camat Mandau.
Dalam pertemuan tersebut, Kasmarni menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina untuk memastikan program pengeboran berjalan sesuai target.
Menurutnya, berbagai persoalan yang menghambat kegiatan di lapangan harus segera dicarikan solusi melalui koordinasi lintas sektor. Meski demikian, penyelesaian kendala tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, kepentingan masyarakat, serta kelestarian lingkungan.
Pemkab Bengkalis, kata Kasmarni, siap mendukung langkah percepatan pengeboran sumur migas di wilayah operasi Riau.
“Kami mendukung upaya percepatan kegiatan pengeboran sumur migas PT Pertamina Hulu Energi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina agar berbagai kendala yang dihadapi dapat diselesaikan bersama,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) Pusat, Nurwahidi. Hadir pula perwakilan PHE, Rachmat Hidajat, serta perwakilan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Andre Wijanarko dan Agung Prasetya.
Sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, di antaranya rencana kerja pengeboran migas sepanjang 2026, persiapan kegiatan tahun 2027, serta perkembangan dan target pengeboran di wilayah operasi Provinsi Riau.
Dalam pembahasan itu, terungkap sejumlah persoalan yang masih membutuhkan penanganan bersama. Beberapa di antaranya menyangkut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pembebasan lahan, hingga kepastian status kepemilikan tanah.
Koordinasi dengan sejumlah pihak juga diperlukan, termasuk PTPN, kelompok masyarakat (Pokmas), serta kawasan transmigrasi yang berkaitan dengan lokasi kegiatan pengeboran.
Kasmarni menegaskan, setiap persoalan tersebut harus diselesaikan secara hati-hati agar percepatan proyek tidak menimbulkan persoalan hukum maupun merugikan masyarakat.
“Setiap kendala yang muncul perlu dicarikan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap melalui koordinasi yang baik, berbagai hambatan dapat diselesaikan secara bertahap tanpa mengabaikan legalitas, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan,” katanya.
Selain persoalan teknis pengeboran, perhatian Kasmarni juga tertuju pada kepastian pembagian hasil migas untuk daerah penghasil.
Ia berharap pembahasan mengenai penetapan bagi hasil tersebut dapat dilakukan secara khusus bersama Kantor Staf Presiden. Dengan begitu, kepentingan daerah penghasil dapat dibicarakan lebih mendalam dan memperoleh perhatian dalam kebijakan pengelolaan sektor migas.
Menurut Kasmarni, pertemuan langsung bersama KSP diperlukan untuk membangun kesepahaman serta merumuskan solusi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat.
“Ke depan, kami berharap dapat dilaksanakan rapat koordinasi secara langsung bersama KSP untuk membahas penetapan bagi hasil migas, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerah penghasil,” ungkapnya.
Kasmarni juga berharap hasil rapat koordinasi tersebut tidak sebatas mengidentifikasi persoalan, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat segera ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait.
Ia menilai, percepatan pengeboran migas harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap hak masyarakat, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Kami berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan. Dengan adanya sinergi dan komitmen bersama, pelaksanaan program pengeboran diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat bagi pembangunan daerah dan masyarakat,” tutupnya.
Turut mengikuti rapat dari Pemkab Bengkalis, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala Dinas Perkebunan Azmir, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sevnur, Kepala Bagian Ekonomi Asnurial, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Syafrizal. MK-joni
Redaktur : Munawir Sani
