Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut penurunan populasi sebagai "krisis nasional yang berkembang secara diam-diam". (AFP/FRANCK ROBICHON)
JEPANG (marwahkepri.com) – Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut penurunan populasi sebagai “krisis nasional yang berkembang secara diam-diam”. Pemerintah Jepang pun menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi penyusutan dan penuaan penduduk.
Pernyataan tersebut disampaikan Takaichi dalam pidato kebijakan di hadapan parlemen Jepang pada Senin (5/10/2026).
“Penurunan populasi adalah krisis nasional yang berkembang secara diam-diam,” ujar Takaichi, seperti dilaporkan AFP.
Takaichi berjanji pemerintah akan merumuskan strategi untuk mengatasi persoalan demografi tersebut hingga akhir tahun ini. Kebijakan itu akan difokuskan pada tantangan berupa jumlah penduduk yang terus berkurang sekaligus struktur populasi yang semakin menua.
Masalah demografi menjadi salah satu tantangan utama Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah penduduk berlangsung secara berkelanjutan dan turut berdampak terhadap struktur sosial serta kebutuhan tenaga kerja di negara tersebut.
Populasi Jepang Terus Menyusut
Data sensus Jepang 2025 menunjukkan jumlah penduduk negara tersebut turun sekitar 2,5 persen dibandingkan hasil sensus pada 2020.
Sementara itu, pada 2024 Jepang mencatat penurunan populasi sebesar 0,75 persen atau sekitar 908.574 orang. Angka tersebut menjadi penurunan tahunan terbesar sejak pencatatan statistik demografi dimulai pada 1968.
Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat jumlah penduduk saat ini berada di kisaran 120,6 juta jiwa. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2009 ketika populasi Jepang masih mencapai sekitar 126,6 juta jiwa.
Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa Jepang menghadapi persoalan demografi yang berlangsung dalam jangka panjang. Pemerintah kini berupaya menyusun langkah yang lebih menyeluruh untuk menghadapi dampak penyusutan populasi dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
Strategi yang dijanjikan Takaichi hingga akhir tahun diharapkan menjadi kerangka pemerintah dalam menangani persoalan populasi yang disebut sebagai krisis nasional tersebut. MK-mun
Redaktur : Munawir Sani
