BATAM (marwahkepri.com) – Pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kunjungan kerja Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta ke DPRD Kota Batam, Kamis (5/11/2026).

Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Hj. Yuke Yurike, S.T., M.T., diterima Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, S.E., di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam. Turut hadir Wakil Ketua Komisi D Muhammad Idris bersama sejumlah anggota.

Dalam pertemuan tersebut, Yunus menyambut baik kedatangan rombongan legislatif dari Ibu Kota. Ia mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja, sekaligus membuka ruang diskusi mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur di kedua daerah.

“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkapnya.

Baca Juga:  Listrik Batam Pulih 100 Persen, BP Batam Siapkan 319 Trip Mobil Tangki untuk Atasi Gangguan Air

Pemko Batam dan BP Batam Berbagi Peran

Sejumlah anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menggali informasi mengenai prioritas pembangunan infrastruktur di Batam, termasuk kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi hal itu, Yunus menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur publik di Batam memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan dua institusi, yakni Pemko Batam dan BP Batam.

Menurutnya, BP Batam berperan dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sarana kebutuhan umum, termasuk penyediaan air.

Sementara itu, Pemko Batam lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur di lingkungan permukiman serta kawasan hinterland.

Yunus juga menjelaskan bahwa salah satu sektor infrastruktur yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD Batam adalah Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelasnya.

Jadi Ruang Berbagi Pengalaman Antardaerah

Selain membahas pembagian kewenangan dan kontribusi infrastruktur terhadap pendapatan daerah, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar pengalaman mengenai kebijakan pembangunan.

Baca Juga:  Pendaftaran Perlinsos Batam Berakhir 31 Agustus, Sudah 97.997 KK Terdaftar

Yunus turut menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur publik di Batam. Informasi tersebut menjadi bagian dari diskusi bersama anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta yang membidangi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur publik.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan interaktif. Kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai prioritas pembangunan, pembagian tanggung jawab kelembagaan, serta berbagai tantangan dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat.

Melalui kunjungan kerja tersebut, diharapkan terjalin hubungan kelembagaan yang semakin baik sekaligus memperluas wawasan antarlembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam dan rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta. MK-mun

Redaktur : Munawir Sani