Daftar Negara yang Punya Utang Terbesar ke China, Indonesia Ada di Urutan Ini

JAKARTA(marwahkepri.com) – China menjadi salah satu kreditur utama bagi banyak negara yang membutuhkan pembiayaan untuk membangun infrastruktur. Pinjaman dari Negeri Tirai Bambu tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis, mulai dari pembangkit listrik, jalan raya, hingga jalur kereta api.

Namun, besarnya pembiayaan itu juga membuat sejumlah negara memiliki kewajiban utang yang cukup besar kepada China.

Berdasarkan data Bank Dunia dalam International Debt Statistics yang dikutip Visual Capitalist, Pakistan tercatat sebagai negara dengan utang terbesar kepada kreditur China pada 2024. Nilainya mencapai US$22,38 miliar.

Angka tersebut menempatkan Pakistan jauh di atas negara-negara lain. Angola berada di posisi kedua dengan utang US$14,40 miliar, disusul Sri Lanka sebesar US$8,69 miliar.

Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang memiliki utang kepada kreditur China. Namun, posisinya berada jauh di bawah negara-negara dengan nilai pinjaman terbesar.

Perlu dicatat, data tersebut secara khusus mencakup utang luar negeri jangka panjang sektor publik serta utang yang dijamin pemerintah (public and publicly guaranteed debt) kepada kreditur China pada 2024. Dengan demikian, angka yang ditampilkan bukan keseluruhan kewajiban utang masing-masing negara kepada China.

Indonesia Berada di Peringkat 32

Negara-negara Asia dan Afrika mendominasi daftar peminjam terbesar dari China. Sebagian besar pembiayaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang memerlukan investasi besar.

Setelah Pakistan, Angola, dan Sri Lanka, Ethiopia menempati peringkat keempat dengan utang sebesar US$7,44 miliar. Bangladesh berada di posisi kelima dengan nilai US$6,63 miliar.

Sementara itu, Indonesia menempati peringkat ke-32 dengan utang kepada kreditur China sebesar US$1,45 miliar.

Posisi Indonesia berada di bawah Guinea yang mencatat utang US$1,65 miliar. Namun, Indonesia masih berada di atas Mozambik, Tanzania, dan Djibouti.

Jika dibandingkan, nilai utang Pakistan kepada China tercatat lebih dari 15 kali lipat dibandingkan Indonesia.

Meski demikian, besarnya utang tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi keuangan suatu negara lebih buruk dibandingkan negara lainnya. Kemampuan membayar pinjaman juga dipengaruhi oleh ukuran perekonomian, pendapatan negara, cadangan devisa, serta jadwal pembayaran pokok dan bunga.

Mengapa Banyak Negara Meminjam Uang dari China?

Tingginya nilai pinjaman sejumlah negara kepada China tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek berskala besar membutuhkan modal yang tidak sedikit, sementara kemampuan anggaran pemerintah setiap negara berbeda-beda.

Pakistan menjadi salah satu contoh negara yang memiliki hubungan pembiayaan erat dengan Beijing melalui proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC).

Kerja sama tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jalan raya, serta fasilitas transportasi lainnya.

Hingga akhir 2024, sebanyak 17 proyek energi yang telah diselesaikan melalui CPEC menambah kapasitas pembangkit listrik Pakistan sebesar 8.904 megawatt (MW). Selain itu, pembangunan jalan tol dan jalan raya yang rampung mencapai 888 kilometer.

Berbagai proyek tersebut ditujukan untuk memperkuat pasokan listrik, memperlancar distribusi barang, dan mendukung aktivitas ekonomi Pakistan.

Namun, pembiayaan dari China juga menambah kewajiban utang yang harus dikelola pemerintah Pakistan. Pada Maret 2025, China memberikan perpanjangan waktu pembayaran selama satu tahun untuk pinjaman Pakistan senilai US$2 miliar.

Perpanjangan tersebut memberikan ruang tambahan bagi Pakistan untuk mengatur kebutuhan pembiayaan dan menjaga cadangan devisanya.

Angola dan Kenya Juga Mengandalkan Pembiayaan China

Angola menempati posisi kedua dalam daftar negara dengan utang terbesar kepada China. Hubungan pembiayaan kedua negara telah terjalin sejak Angola berupaya membangun kembali infrastruktur setelah perang saudara.

Pada 2004, China memberikan fasilitas pinjaman awal senilai US$2 miliar untuk mendukung pembangunan kembali berbagai infrastruktur di Angola.

Kerja sama pembiayaan kemudian berkembang, terutama karena Angola merupakan negara produsen minyak. Meski begitu, nilai utang Angola kepada China mulai mengalami penurunan. Pada 2024, jumlahnya tercatat turun hampir seperlima dibandingkan tahun sebelumnya.

Contoh lainnya terlihat di Kenya melalui pembangunan jalur kereta api Mombasa-Nairobi. Sekitar 90 persen biaya proyek tersebut dibiayai menggunakan pinjaman dari China.

Jalur kereta api itu menghubungkan ibu kota Kenya dengan pelabuhan utama di Mombasa. Infrastruktur tersebut dimanfaatkan untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Keterlibatan China tidak hanya sebatas menyediakan dana. Perusahaan-perusahaan asal negara tersebut juga terlibat dalam pekerjaan konstruksi, penyediaan peralatan, hingga sejumlah kegiatan operasional.

Dengan pola seperti ini, pembiayaan proyek infrastruktur di luar negeri sekaligus membuka peluang usaha bagi perusahaan konstruksi dan teknologi China.

Utang China dan Kekhawatiran Jebakan Utang

Besarnya pinjaman yang diberikan China kepada sejumlah negara juga memunculkan perdebatan mengenai risiko ketergantungan finansial.

Salah satu istilah yang sering digunakan dalam perdebatan tersebut adalah debt-trap diplomacy atau diplomasi jebakan utang. Istilah ini merujuk pada kekhawatiran bahwa pinjaman infrastruktur dalam jumlah besar dapat membuat negara penerima semakin bergantung kepada kreditur.

Sri Lanka menjadi salah satu negara yang kerap dikaitkan dengan isu tersebut, terutama karena pembangunan Pelabuhan Hambantota yang melibatkan pembiayaan dan perusahaan asal China.

Namun, anggapan bahwa kesulitan utang Sri Lanka semata-mata disebabkan pinjaman China masih menjadi perdebatan. Sejumlah penelitian menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan kebijakan ekonomi domestik dan kewajiban kepada kreditur lainnya.

Pada akhirnya, pinjaman luar negeri dapat membantu negara mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan ekonomi. Namun, manfaat tersebut harus sebanding dengan beban pembiayaan yang ditanggung pemerintah.

Karena itu, negara penerima pinjaman perlu memastikan proyek yang dibiayai benar-benar produktif, memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, dan tidak membebani kemampuan keuangan negara untuk membayar kembali utangnya. MK-idn

Redaktur : Munawir Sani